Ditulis oleh 
SAMARINDA, KOMINFONEWS – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara daring. Di Balaikota TPID berkumpul dalam satu kelompok yang diselenggarakan oleh Bagian Ekonomi di Ruang Rapat Sembuyutan, Lantai III, Balaikota Samarinda, pada Senin (09/09/2024).
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Polres, Dandim, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Diskominfo, KEJARI, BPS, Dinas Perdagangan, Bulog, dan Dishub.
Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda Kemendagri), Restuardy Daud. Dalam sambutannya, Restuardy menyampaikan bahwa inflasi nasional pada bulan Agustus 2024 tercatat di angka 2,12 persen (year-on-year/y-o-y). "Angka ini masih berada dalam target kita, yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen," ungkapnya.
Restuardy juga menjelaskan bahwa inflasi pada bulan Agustus 2024 mengalami deflasi sebesar 0,03 persen (month-to-month/m-t-m) dibandingkan bulan Juli 2024. "Deflasi ini didorong oleh penurunan harga di sektor makanan dan minuman," tambahnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para Kepala Daerah yang aktif dalam mengawal pengendalian inflasi.
Namun, Restuardy mencatat bahwa masih terdapat lima daerah yang mengalami inflasi tinggi pada minggu pertama September 2024. "Kami berharap Kepala Daerah yang wilayahnya mengalami inflasi tinggi dapat memberikan perhatian khusus, begitu pula dengan daerah yang mengalami deflasi agar harga tetap stabil," tambahnya.
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M Habbibullah, dalam paparannya menjelaskan bahwa deflasi pada Agustus 2024 terutama dipicu oleh komponen harga bergejolak yang mengalami deflasi sebesar 1,24 persen dengan kontribusi deflasi sebesar 0,20 persen. "Komoditas yang paling berpengaruh terhadap deflasi ini adalah bawang merah, daging ayam ras, tomat, dan telur ayam ras," jelasnya.
Habbibullah juga menyoroti kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama September 2024 di beberapa daerah. Di Pulau Jawa, kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebesar 0,49 persen, yang dipicu oleh harga minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit. "Sedangkan IPH tertinggi di luar Pulau Jawa dan Sumatera tercatat di Kabupaten Paniai dengan perubahan IPH sebesar 11,53 persen, dipengaruhi oleh cabai rawit, daging ayam ras, dan cabai merah," tutup Habbibullah.
Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga di tingkat daerah, terutama dalam menghadapi potensi fluktuasi harga komoditas pangan di masa mendatang. (IF/KMF-SMR)
Tinggalkan Komentar