Dasar Hukum PPID

Dasar Hukum PPID

Undang-undang Republik Indonesia (2)

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Download
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Download


Peraturan Pemerintah (1)

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Download


Peraturan Komisi Informasi (2)

  1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Download
  2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Download


Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (1)

  1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Download


Peraturan Daerah

  1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik  Download


Peraturan Wali Kota (1)

  1. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2024 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan-Informasi Publik Download


Keputusan Wali Kota (1)

  1. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 500.12.1/184/HK-KS/IV/2025  tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda Download


  2. -

    Keputusan Sekretaris Daerah (2)

    1. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor: 500.12.1-05/068/HK-KS/IV/2025  tentang Penunjukan PPID dan PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Download
    2. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor: 500.12.11/081/HK-KS/IV/2025  tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah, Kelurahan, BUMD, BLUD dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025 Download