Dasar Hukum PPID

Dasar Hukum PPID

Undang-undang Republik Indonesia (2)

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Download
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Download

Peraturan Pemerintah (1)

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Download

Peraturan Komisi Informasi (3)

  1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Download
  2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Download
  3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Download

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (1)

  1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Download

Peraturan Walikota (1)

  1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda. Download

Keputusan Walikota (2)

  1. Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Download
  2. Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Download