TERAS Samarinda Disiapkan Jadi Sistem Sinkronisasi Kebijakan, Sekda Neneng Dorong Integrasi Data, Regulasi, dan Kolaborasi OPD

SAMARINDA.KOMINFONEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mematangkan Program TERAS Samarinda (Transformasi Ekosistem Regulasi Samarinda) sebagai sistem yang mampu menyinkronkan kebijakan, data, regulasi, dan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa bergantung pada figur tertentu.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, dalam Sharing Session Program TERAS Samarinda yang diikuti Tim TERAS Samarinda di Ruang Rapat Sekda Lantai II Balai Kota Samarinda, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Pradiptya Setyahadi, S.Kom., M.Sc., IT Consultant, Enterprise Architect (TOGAF Certified), dan Lead Auditor ISO 27001:2022 dari PT Digitama Sinergi Utama, yang berbagi pengalaman dan perspektif terkait pengelolaan data, integrasi sistem, serta tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital.

TERAS Samarinda selama ini dikenal sebagai simbol keberhasilan Wali Kota Samarinda dalam menata kawasan tepian Sungai Mahakam menjadi ruang publik yang menjadi ikon kota. Membawa semangat yang sama, TERAS Samarinda kini hadir sebagai akronim dari Transformasi Ekosistem Regulasi Samarinda, sebuah proyek perubahan yang dirancang untuk menjamin sinkronisasi kebijakan sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan Kota Samarinda.

Menurut Neneng, gagasan tersebut berawal dari proyek perubahan yang disusunnya dalam Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) II. Namun seiring proses penyusunannya, TERAS Samarinda berkembang menjadi konsep tata kelola yang bertujuan menyatukan berbagai kebijakan dan program lintas OPD agar berjalan lebih terintegrasi.

“Tujuan besarnya adalah bagaimana seluruh OPD bisa tersinkronisasi dan berkolaborasi. Proses deliberasi atau duduk bersama dalam merumuskan kebijakan tetap berjalan, tetapi nantinya tidak bergantung pada figur tertentu. Sistemnya yang bekerja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini setiap instansi kerap memiliki standar, indikator, maupun mekanisme kerja masing-masing. Padahal, banyak persoalan pembangunan yang saling berkaitan dan membutuhkan keterlibatan lebih dari satu perangkat daerah.

Karena itu, melalui TERAS Samarinda, seluruh proses tersebut akan dihubungkan dalam satu ekosistem yang memungkinkan kebijakan antar-OPD berjalan saling mendukung.

“Kalau satu OPD bergerak, OPD lain yang terkait sudah siap dengan kebijakannya sesuai tugas dan fungsinya. Jadi benar-benar terintegrasi dan saling mendukung,” katanya.

Neneng menegaskan bahwa TERAS Samarinda tidak hanya berbicara tentang pemanfaatan teknologi, tetapi juga membangun tata kelola kolaboratif yang didukung kesamaan basis data dan regulasi.

“Yang ingin kita satukan itu basis datanya. Karena ujung-ujungnya kebijakan yang dibuat pemerintah kota harus terhubung dan saling mendukung,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mengaku ingin menciptakan sistem yang tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat maupun pimpinan daerah.

Menurutnya, keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya bergantung pada kekuatan personal seseorang, melainkan harus ditopang oleh sistem yang mampu menjaga kesinambungan kerja organisasi.

“Kita ingin membangun warisan berupa sistem. Jadi siapa pun yang nanti memimpin dan siapa pun yang menduduki jabatan tertentu, ritme kerja dan kolaborasinya tetap berjalan. Bukan bergantung pada orangnya, tetapi pada sistem yang sudah dibangun,” tegas Neneng.

Ia menambahkan, selama ini peran koordinasi antar-OPD masih banyak bergantung pada komunikasi langsung dan forum rapat yang dipimpin pimpinan daerah. Ke depan, fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui sistem yang terintegrasi.

“Power yang kita bangun bukan hanya pada manusianya, tetapi juga pada sistemnya. Kalau sistem sudah berjalan, siapa pun yang menggantikan akan tetap bisa melanjutkan,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, TERAS Samarinda akan diuji melalui proyek percontohan (pilot project) yang menghubungkan data antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dengan Dinas Sosial dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Melalui sistem tersebut, usulan bantuan masyarakat nantinya dapat diverifikasi secara otomatis menggunakan data kesejahteraan yang dimiliki pemerintah. Dengan demikian, prioritas penerima bantuan dapat ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan secara objektif.

“Nanti yang lebih membutuhkan akan diprioritaskan secara otomatis oleh sistem. Jadi tidak ada konflik kepentingan. Sistem yang menentukan berdasarkan data yang valid,” ungkapnya.

Menurut Neneng, pendekatan tersebut akan meningkatkan akuntabilitas dan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, tidak hanya pada sektor perumahan, tetapi juga layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya.

Dalam kesempatan sharing session kali ini, Pradiptya Setyahadi turut memaparkan pentingnya integrasi data dan tata kelola sebagai fondasi utama transformasi pemerintahan. Menurutnya, teknologi hanyalah alat, sementara keberhasilan transformasi sangat ditentukan oleh keselarasan regulasi, proses bisnis, serta kolaborasi antarorganisasi.

Neneng mengaku banyak memperoleh masukan dari sesi berbagi tersebut, terutama terkait pemanfaatan data yang selama ini sebenarnya telah tersedia namun belum sepenuhnya terintegrasi.

“Data bisa dikelola secara digital. Sebenarnya semua sudah tersedia, tinggal bagaimana kita mulai memanfaatkannya secara optimal dan terintegrasi,” tuturnya.

Proses penyusunan TERAS Samarinda telah dirintis sejak Mei 2026 dan memasuki tahap awal implementasi dan pada minggu ke 4 bulan September mendatang, sudah dapat dilihat hasilnya berupa kolaborasi antara Disperkim dan Dinsos PM. Selain menyiapkan proyek percontohan, Pemkot Samarinda juga tengah menyusun regulasi pendukung sebagai landasan pelaksanaan program tersebut ke depan.

Melalui TERAS Samarinda, Pemkot berharap lahir sebuah ekosistem tata kelola yang mampu menjaga kesinambungan kebijakan, memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(DON/KMF-SMR || FOTO: TOMMY DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda