JAKARTA, KOMINFONEWS – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menggelar Forum Koordinasi dan Konsultasi dengan tema "Peran Strategis Media Massa Nasional dalam Rangka Mendukung Pemberitaan yang Positif pada Pilkada Serentak Tahun 2024." Acara ini dilaksanakan pada Rabu (04/09/2024) di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dan juga diikuti secara daring oleh berbagai instansi dari seluruh Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Samarinda, termasuk Sekretaris Daerah Kota Samarinda, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.Ip., yang memberikan keynote speech, menegaskan pentingnya peran media massa dalam menjaga stabilitas dan transparansi selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, Pilkada Serentak 2024 adalah wujud nyata dari demokrasi di Indonesia, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang diyakini dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah mereka.
Hadi Tjahjanto juga menyoroti bahwa penyelenggaraan Pilkada di tahun yang sama dengan Pemilu Presiden dan Legislatif adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menyelaraskan siklus pemilu nasional dan daerah. Namun, ia tidak menampik bahwa gelaran Pilkada Serentak ini membawa tantangan besar, terutama dalam hal logistik dan kesiapan penyelenggara. Berdasarkan PKPU Nomor 2 tahun 2024, Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Lebih lanjut, Menkopolhukam menyampaikan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 menjadi perhatian penting. Edukasi pemilih dan sosialisasi mengenai pentingnya Pilkada diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik, terutama di daerah-daerah yang selama ini tingkat partisipasinya rendah. Stabilitas politik, hukum, dan keamanan juga merupakan aspek penting yang harus dijaga bersama, karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi tahapan dan hasil Pilkada.
Dalam paparannya, Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa media massa memiliki peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi. Media harus memastikan penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan tanpa bias mengenai proses Pilkada. Selain itu, media juga berfungsi sebagai pengawas independen yang harus mampu menyaring dan memverifikasi informasi sebelum menyajikannya kepada publik, terutama di tengah maraknya hoaks dan disinformasi yang bisa mengancam demokrasi.
Menkopolhukam juga menekankan tantangan yang dihadapi media sosial dalam Pilkada Serentak 2024. Media sosial memiliki potensi untuk menjadi penyulut konflik sosial dan politik, sehingga langkah-langkah mitigasi diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Melalui media sosial, nilai dan norma pemilih dapat dibentuk, namun ketegangan antar kelompok masyarakat juga bisa dengan mudah dibakar oleh pihak-pihak tertentu.
Hadi Tjahjanto mengakhiri pidatonya dengan harapan agar pers terus menjalankan perannya sebagai penopang demokrasi yang sehat, kuat, dan berkualitas. Ia juga mengajak seluruh insan pers Indonesia untuk terus menjalankan tugas dan perannya dalam proses Pilkada, dengan mengedepankan kode etik jurnalistik serta berkomitmen pada prinsip-prinsip yang berintegritas dan bertanggung jawab. Kolaborasi antara media nasional dan lokal dengan pemerintah, serta partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan dapat menjadikan Pilkada Serentak 2024 sebagai momentum penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.
Acara ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, termasuk Totok Suryanto, Ketua Komisi Hubla-Lugri Dewan Pers; DR. H. Suhajar Diantoro, M.Si., Wakil Rektor IPDN/Tenaga Ahli Utama Mendagri; M. Afifuddin, Ketua KPU RI; serta pemateri dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Dengan adanya forum ini, diharapkan peran strategis media massa nasional dapat semakin diperkuat, sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan kondusif, aman, dan lancar, demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkualitas di Indonesia. (ASYA/KMF-SMR)
Tinggalkan Komentar