Samarinda Tancap Gas Kejar Target Sanitasi 2030

SAMARINDA. KOMINFONEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mempercepat pembangunan sanitasi permukiman sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat. Langkah ini ditegaskan melalui Rapat Audiensi Percepatan Pelaksanaan Tahapan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Lantai II Balai Kota Samarinda, Rabu (26/8/2026) siang.

Rapat yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda tersebut dihadiri Sekda Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, ST, M.Si, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Marnabas, S.Sos, M.Si, serta jajaran Bapperida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Kesehatan.

Dalam pemaparannya, Bapperida menyampaikan Samarinda mendapat target sanitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/Sanitasi Total Berbasis Masyarakat  SPALDS/STBM sebesar 13,52 persen hingga 2030. Target tersebut menjadi bagian dari sasaran provinsi sebesar 30 persen.

Pemkot Samarinda telah menyiapkan landasan hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi ini akan diperkuat tiga Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur sanksi administratif, mekanisme insentif dan disinsentif, serta Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).

Penguatan L2T2 diarahkan agar layanan sanitasi tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi benar-benar menjamin pengelolaan limbah yang aman. Sasarannya mencakup masyarakat umum hingga Aaratur Sipil Negara (ASN).

Pengawasan juga diperketat melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), terutama untuk memastikan pembangunan tangki septik memenuhi standar kedap air. Pendataan penyedia jasa penyedotan tinja swasta turut diperkuat, agar pembuangan limbah dilakukan secara resmi ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Di sisi lain, Pemkot mendorong keterlibatan sektor swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh akses sanitasi yang layak.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Samarinda berhasil meraih penghargaan internasional dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atas komitmennya dalam pembangunan sanitasi. Capaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sektor limbah domestik juga telah melampaui 50 persen, atau berada di atas ambang batas minimal nasional.

Sekda Neneng menegaskan pencapaian target sanitasi membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) menurut dia, harus dibangun melalui sinergi Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, serta kalangan akademisi, termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB).

Ia meminta seluruh target pemerintah pusat diterjemahkan secara cermat ke dalam strategi daerah. Menurutnya, indikator tidak boleh dipandang sebagai beban, tetapi sebagai pijakan untuk mengukur dan mempercepat perbaikan.

“Target harus kita siapkan secara taktis dengan bijak. Jangan sampai angka menjadi beban, tetapi justru harus menjadi pemacu kemajuan,” tegasnya.

Neneng juga meminta seluruh perangkat daerah aktif mengawal pelaksanaan program, saling mengingatkan, dan memastikan setiap strategi berujung pada langkah konkret serta berkelanjutan.

Audiensi ditutup dengan apresiasi Sekda kepada seluruh tim lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas dedikasi dan kolaborasi yang telah dibangun. Bagi Pemkot Samarinda, percepatan sanitasi bukan sekadar mengejar angka, tetapi memastikan masyarakat hidup di lingkungan yang lebih sehat, aman, dan layak. (ACL/HER/KMF-SMR | FOTO: TOM/DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda