Ditulis oleh 
SAMARINDA, KOMINFONEWS — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin dilaksanakan setiap pekan. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), kantor pusat Kemendagri di Jakarta, pada Senin (30/06/2025) pagi dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, M.Si.
Rakor diawali dengan evaluasi kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam mewujudkan dua program nasional, yakni Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).
Dalam sesi pembahasan pengendalian inflasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa secara nasional, komoditas pangan yang paling berpengaruh terhadap Indeks Perkembangan Harga (IPH) meliputi cabai rawit, beras, bawang merah, daging ayam ras, dan cabai merah.
Kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas), Tomsi Tohir menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta program bantuan sosial (bansos), guna mengintervensi harga beras di pasaran. Ia menilai, ketersediaan beras dari Bulog dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) mampu menurunkan harga di pasaran dan membantu masyarakat, begitu juga kelompok rentan yang akan menerima penyaluran bantuan manfaat periode Juni–Juli 2025.
Pada Rakor tersebut, perwakilan Kementerian Pertanian juga menyampaikan temuan adanya penyalahgunaan oleh sejumlah produsen beras. Berdasarkan sampel dari berbagai merek, ditemukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian berat kemasan dan mutu produk. Beberapa produk berlabel premium ternyata tidak memenuhi standar mutu beras premium, demikian pula dengan beras kualitas medium.
Menanggapi temuan itu, Sekjen Kemendagri meminta Bapanas, Satgas Pangan, dan Polres di setiap daerah untuk segera melakukan inspeksi lapangan demi mencegah kerugian masyarakat.
Menutup Rakor, Tomsi menegaskan pentingnya pengendalian inflasi sebagai bentuk konkret peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat. Fokus utama adalah pengawasan terhadap harga komoditas pangan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Usai mengikuti Rakor secara virtual dari ruang rapat BPKAD Kota Samarinda, Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Samarinda, Hj. Yuyum Puspitaningrum, M.H., langsung memimpin rapat internal Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda.
Rapat dimulai dengan laporan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda mengenai perkembangan Program PKG yang telah berjalan sejak Februari 2025 di seluruh puskesmas. Pada Juli ini, pemeriksaan kesehatan gratis juga akan dilakukan di sekolah-sekolah seiring dimulainya tahun ajaran baru.
Sementara itu, harga sejumlah komoditas pangan di Samarinda seperti cabai merah, cabai rawit, beras, dan minyak goreng dilaporkan mulai turun, meskipun masih sedikit di atas HET.
Perwakilan Bulog Kota Samarinda menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program SPHP dan menyalurkan bantuan beras kepada penerima manfaat, yang tinggal menunggu surat perintah dari Bapanas. Bantuan akan disalurkan sekaligus untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025.
Sebagai informasi tambahan, Bulog Kota Samarinda berhasil menyerap 208 ton beras di Samarinda dengan total stok saat ini mencapai 10.000 ton. Harga beras medium dari Bulog untuk kemasan 5 kilogram ditetapkan sebesar Rp56.500.
Yuyum berharap agar operasi pasar dapat segera terlaksana, sebab hal tersebut tentu sangat membantu masyarakat. "Nah sayang sekali ya, 56.500 untuk 5 kilogram beras medium, ini luar biasa nih, sangat mengendalikan sekali ya" ucapnya.
Dalam kesempatan ini juga disampaikan rencana Kementerian Perdagangan untuk menunjuk Bulog sebagai distributor utama (D1) produk MinyakKita. Dengan kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat membeli minyak goreng tersebut seharga Rp15.700 per liter.
Menutup rapat, Yuyum menegaskan pentingnya pelaporan data kegiatan pengendalian inflasi dari seluruh pihak terkait. Ia menginstruksikan agar data terus diperbarui dan dilengkapi sebagai bahan laporan ke pemerintah pusat, sehingga data milik Pemkot Samarinda dapat sinkron dengan pemerintah pusat. Saat ini, Pemkot Samarinda telah melaksanakan enam program dalam upaya menekan inflasi di wilayahnya. (MAF/KMF-SMR)
Tinggalkan Komentar