Berulang Kali Tegaskan Tak Korbankan TPP, Andi Harun: Ini Uang dari PAD, Ayo Bekerja Maksimal untuk Masyarakat

SAMARINDA.KOMINFONEWS — Wali Kota Samarinda Dr Andi Harun kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) agar tidak menjadi korban dalam pengelolaan keuangan daerah ditengah kondisi efisiensi. Di saat yang sama, ia mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) membangun kesadaran bersama, bekerja lebih maksimal, dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Andi Harun saat memimpin Rapat Koordinasi di Ruang Serbaguna Arutala Bapperida Kota Samarinda, Selasa (21/7/2026). Rakor turut dihadiri Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian Sekretariat Daerah, camat, lurah hingga jajaran BUMD.

Dalam arahannya, Andi Harun menegaskan bahwa hasil rapat tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan ke depan, khususnya RKPD 2027 sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, dalam menjalankan pemerintahan, hal pertama yang harus dimiliki adalah kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Namun kepatuhan itu, kata dia, harus dibarengi kesadaran agar tidak melahirkan sikap saling menyalahkan ketika menghadapi berbagai tantangan.

“Saya berkali-kali mengatakan bahwa berpemerintahan itu langkah pertamanya adalah patuh. Tetapi kepatuhan yang tidak dilandasi kesadaran hanya akan melahirkan kemarahan, protes, dan menyalahkan pihak lain. Jauh lebih baik kita berdamai dengan keadaan, melakukan mitigasi, dan menyesuaikan diri,” ujarnya.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memiliki cara pandang yang sama dalam menghadapi berbagai dinamika yang ada.

“Saya sekali lagi mengajak kita semua. Pertama, kita patuh. Tetapi kepatuhan itu harus disertai dengan bertumbuhnya kesadaran, supaya pemerintahan di daerah ini berjalan secara disiplin, aman, dan psikologi kita sehat,” tegasnya.

Menurut Andi Harun, kondisi yang dihadapi saat ini harus disikapi secara realistis. Ia mengibaratkan pengelolaan APBD seperti mengelola keuangan rumah tangga yang harus menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan yang dimiliki.

Karena itu, pemerintah kota saat ini terus berupaya menjaga kondisi fiskal daerah tetap terkendali sembari menyelesaikan berbagai kewajiban yang masih harus dituntaskan.

“Saya sampaikan kepada Bu Sekda, fokus kita bagaimana kewajiban-kewajiban daerah ini bisa diselesaikan dan APBD walaupun sehatnya tidak 100 persen, paling tidak kita tidak berkoyo,” katanya.

Andi Harun menegaskan bahwa salah satu alasan pemerintah kota sangat berhati-hati dalam mengelola anggaran adalah karena tidak ingin kesejahteraan pegawai terganggu, khususnya terkait pembayaran TPP.

Menurutnya, menjaga TPP bukan hanya menjadi tanggung jawab wali kota dan wakil wali kota, tetapi memerlukan kesadaran seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan menggunakan anggaran secara bijaksana.

“Yang mau TPP ini bertahan jangan cuma wali kota dan wakil wali kota. Seluruh perangkat daerah sampai ke bawah ayo kita sadar bersama,” tegasnya.

Ia mengaku lebih memilih menahan sejumlah program dibanding harus mengambil risiko yang berdampak pada hak-hak pegawai.

“Tidak mungkin kami memaksakan program-program tertentu sementara ada sekitar 16 ribu sampai 17 ribu pegawai yang harus kita pikirkan. Kami lebih memilih mengerem program daripada mengorbankan mereka,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga mengingatkan bahwa seluruh roda pemerintahan berjalan berkat kontribusi masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, setiap aparatur harus menyadari bahwa tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada warga.

“Kehidupan rumah tangga Pemerintah Kota, termasuk DPRD, ditunjang daripada redistribusi dari rakyat berupa PAD. Kalau sampai kita tidak bekerja maksimal kepada rakyat, maka betapa kita berkhianatnya. Beras yang kita makan, teh dan kopi yang kita minum, bahkan ongkos anak yang kita bayar untuk pendidikannya, semuanya berasal dari warga Kota Samarinda,” tegasnya.

Menurut Andi Harun, kesadaran tersebut penting agar seluruh aparatur memahami bahwa setiap kebijakan, program, dan anggaran yang digunakan harus kembali memberi manfaat kepada masyarakat yang telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar penyusunan program pada RKPD 2027 tidak lagi dilakukan dengan pola lama yang sekadar mengulang kegiatan dari tahun sebelumnya.

“Jangan copy-paste. Pertanyaannya sederhana, masalah apa yang mau diselesaikan? Kalau program itu dianggarkan, harus jelas manfaatnya. Harus jelas persoalan apa yang diselesaikan,” tegasnya.

Ia meminta seluruh perangkat daerah kembali memeriksa usulan program masing-masing dan memastikan setiap kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kalau ingin TPP tetap bertahan, maka kesadaran kita sebagai pengelola anggaran juga harus semakin tinggi. Intinya kami ingin TPP tetap selamat,” pungkasnya. (LETA/DON/KMF-SMR !! FOTO: CHRIS DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda