Rapat Koordinasi Lintas Sektor Provinsi Kaltim Bahas Percepatan Penurunan Stunting

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yang digelar pada Kamis (10/10/2024) di Ruang Pola Dasar, Lantai 1 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rapat tersebut, dihasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya perlunya upaya yang berkesinambungan dan berkelanjutan dalam pencegahan stunting. Pemerintah pusat juga diminta untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam mencapai target penurunan stunting yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, diharapkan melakukan pendampingan intensif hingga ke kecamatan dan desa/kelurahan. Kabupaten/kota juga diminta meningkatkan cakupan pelayanan posyandu dan intervensi terhadap balita bermasalah gizi.

Selain itu, hasil pengukuran dan intervensi serentak pada Juni 2024 menunjukkan pentingnya langkah segera dan kolaboratif dalam menangani kasus balita bermasalah gizi untuk mencegah stunting baru. Upaya pencegahan difokuskan pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan balita yang telah terdeteksi memiliki masalah gizi.

Pemerintah daerah juga diharapkan mengalokasikan anggaran untuk distribusi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal, serta mempercepat penyerapan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dengan memenuhi syarat administrasi yang dibutuhkan.

"Semua balita yang bermasalah gizi harus segera dirujuk ke puskesmas untuk verifikasi status gizi dan identifikasi penyakit. Jika diperlukan, rujukan ke rumah sakit harus segera dilakukan," ungkap salah satu rekomendasi rapat. Pemerintah daerah juga diimbau untuk meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemantauan pertumbuhan balita di posyandu.

Rekomendasi lain yang tak kalah penting adalah peningkatan pemahaman lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pencegahan stunting, serta perlunya pedoman monitoring dan evaluasi upaya pencegahan di berbagai tingkatan.

Dengan dukungan lintas sektor dan kolaborasi yang kuat, diharapkan upaya penurunan angka stunting di Kalimantan Timur dapat tercapai sesuai target. Hasil rapat ini akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan strategis ke depan. (SOEL/ASYA/KMF-SMR)