Ditulis oleh 
SAMARINDA, KOMINFONEWS – Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, menghadiri High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dirangkaikan dengan Evaluasi Pencapaian Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 serta Evaluasi Belanja Daerah Secara Nontunai Triwulan VI Tahun 2025, Jumat (06/03/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Arutala Kantor Bapperida Kota Samarinda ini diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda dan dihadiri unsur Komisi II DPRD Kota Samarinda, para asisten, kepala perangkat daerah, Direktur RSUD IA Moeis, para direktur BUMD, sekretaris Bapenda beserta para kepala bidang terkait, serta para camat se-Kota Samarinda.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) memiliki peran penting dalam mendorong transformasi digital transaksi keuangan pemerintah daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Menurutnya, Kota Samarinda telah memiliki action plan dan roadmap TP2DD yang mencakup penguatan regulasi, penyediaan infrastruktur sistem pembayaran digital, integrasi dengan perbankan, serta program literasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Pada tahap ini, tantangan kita bukan lagi apakah digitalisasi perlu dilakukan, tetapi seberapa cepat dan tepat kita melaksanakan action plan dan roadmap yang sudah disepakati,” ujarnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat memastikan setiap program dalam roadmap dijalankan secara konsisten dengan target dan indikator yang jelas, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar hambatan dapat segera diatasi.
Selain itu, Saefuddin Zuhri juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas implementasi digitalisasi keuangan daerah dalam rangka menyongsong Championship P2DD 2026. Menurutnya, ajang tersebut tidak sekadar penilaian, tetapi menjadi tolok ukur keselarasan program unggulan daerah dengan capaian indeks ETPD serta kualitas tata kelola transaksi digital.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital juga sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah. ASN diharapkan tidak hanya mampu mengoperasikan aplikasi, tetapi juga memahami alur bisnis, risiko, serta aspek keamanan data dalam setiap transaksi digital.
Wakil Wali Kota juga menyoroti pentingnya sinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem transaksi digital, termasuk dalam penyediaan kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah juga menjadi perhatian penting karena merupakan salah satu indikator penilaian dalam Championship P2DD 2026. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta dokumentasi belanja daerah secara lebih baik.
Melalui forum High Level Meeting ini, Saefuddin Zuhri berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi secara terbuka terkait capaian ETPD, realisasi PAD, serta pelaksanaan belanja nontunai hingga Triwulan V Tahun Anggaran 2025.
“Keberhasilan kita dalam tiga aspek tersebut akan menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus pelayanan publik di Kota Samarinda,” pungkasnya. (TAN/ASYA/KMF-SMR/FOTO: CHRIS/DOKPIM)
Tinggalkan Komentar