Dapat Masukan dari BPK, Wawali Samarinda Tegaskan: Perencanaan dan Pengawasan Harus Lebih Ketat

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Wakil Wali Kota Samarinda H Saefuddin Zuhri menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan sekaligus kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Penegasan tersebut disampaikan Wawali saat menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Samarinda. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Integritas Lantai 2 Inspektorat Kota Samarinda, Jumat (6/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Saefuddin menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK yang telah menyelesaikan proses pemeriksaan sekaligus memberikan sejumlah catatan dan masukan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Kota Tepian.

“Pertama-tama tentu kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka exit meeting pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Ia mengakui, dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan masih terdapat sejumlah kekurangan. Namun menurutnya, berbagai temuan dan rekomendasi dari BPK harus dijadikan bahan evaluasi sekaligus pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah.

“Dalam kegiatan di Pemerintah Kota Samarinda tentu masih ada kekurangan. Kekurangan-kekurangan inilah yang nantinya harus kita ambil hikmahnya untuk perbaikan ke depan,” katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menjalankan setiap program sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan harus dilakukan secara disiplin.

“Kalau kita sudah diberikan pemahaman, masukan, dan saran, tetapi masih terulang lagi kesalahannya, berarti ada yang harus dibenahi. Karena itu seluruh OPD harus bekerja sesuai SOP yang ada,” tegasnya.

Menurutnya, kualitas perencanaan menjadi kunci utama keberhasilan suatu program pembangunan. Apabila perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berjalan dengan baik, maka hasilnya akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Perencanaan harus baik, pelaksanaan juga harus baik, realisasi dan manfaatnya jelas. Kalau semua berjalan sesuai aturan dan ada pengawasan, maka hasilnya tentu akan baik,” jelasnya.

Selain itu, Wawali  juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) serta integritas aparatur dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

“Semua kembali kepada kita. Aturan sudah jelas, tetapi kalau niat dan konsistensi dalam menjalankan aturan itu tidak kuat, maka pasti akan menimbulkan masalah,” ungkapnya.

Melalui exit meeting tersebut, Saefuddin berharap seluruh pihak menjadikannya sebagai momentum evaluasi untuk memperbaiki sistem kerja. Dengan begitu, pengelolaan keuangan daerah dapat semakin transparan, akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kita berharap exit meeting ini benar-benar memberikan solusi dan jalan terbaik, sehingga ke depan pelaksanaan program di Kota Samarinda dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (ER/MAF/FER/KMF-SMR | FOTO: CHAIDIR/DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda