TPID Samarinda Perkuat Pengendalian Inflasi, Wawali Saefuddin Arahkan Intervensi ke Harga Pasar

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui pemantauan dan tindak lanjut yang dilakukan secara rutin. Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual bersama pemerintah daerah dan perangkat daerah dari seluruh Indonesia. Rakor nasional tersebut digelar setiap pekan sebagai bagian dari upaya bersama memantau perkembangan inflasi dan merumuskan langkah pengendalian di daerah.

Usai mengikuti rakor nasional, Pemkot Samarinda menindaklanjutinya melalui rapat koordinasi internal pengendalian inflasi yang dipimpin Saefuddin, Senin (7/9/2026), di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Balai Kota Samarinda. Rakor diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, BPS, BMKG, hingga Bulog.

Rakor internal tersebut menjadi ruang untuk melihat kondisi Samarinda secara lebih spesifik, mulai dari perkembangan angka inflasi, pergerakan harga komoditas, ketersediaan pangan, kondisi cuaca hingga kelancaran distribusi. Seluruh informasi tersebut kemudian dibahas untuk menentukan langkah yang tepat dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.

Perhatian itu semakin penting setelah inflasi Samarinda secara tahunan berada di angka 4,03 persen pada Agustus 2026, meningkat dari 3,77 persen sebelumnya. Sementara inflasi year to date (YTD) tercatat 2,89 persen. Dengan masih tersisa empat bulan, kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkot Samarinda agar laju inflasi tetap terkendali dan berada dalam sasaran 3,5 persen.

Di tengah kondisi tersebut, Saefuddin menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus melihat dampak nyata di lapangan. Pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program intervensi, tetapi harus memastikan kebijakan yang dilakukan mampu memengaruhi harga yang dibayar masyarakat.

“Yang kita tekan ini harusnya adalah harga pasar. Kalau kita menekan harga di pasar, maka dampaknya akan lebih terasa,” tegas Saefuddin.

Karena itu, ia meminta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM) kembali dievaluasi. Intervensi harus tepat sasaran dan memastikan barang yang disalurkan benar-benar dibeli masyarakat sebagai konsumen akhir.

“Kalau dibeli oleh pedagang lagi, ya sama saja. Harga di pasar tidak akan turun,” ujarnya.

GPM telah dilaksanakan di seluruh 59 kelurahan di Samarinda. Namun, pelaksanaannya yang umumnya dilakukan satu kali dalam sebulan perlu dievaluasi dari sisi efektivitasnya dalam memengaruhi harga pasar.

Sementara OPM dinilai memiliki kedekatan lebih langsung dengan pasar, sehingga perlu dilihat lebih jauh pola pelaksanaan yang paling efektif tanpa mengganggu mekanisme perdagangan yang berjalan.

Di sisi lain, BPS Samarinda dalam rakor menjelaskan bahwa sejumlah komoditas seperti daging ayam ras dan cabai rawit terus menjadi perhatian karena mengalami fluktuasi harga.

Tingginya inflasi Agustus 2026 juga perlu dibaca dengan mempertimbangkan kondisi pembanding pada Agustus 2025 yang mengalami deflasi. Karena itu, data harga mingguan dan bulanan perlu terus dibagikan dan dianalisis bersama agar dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan.

Selain harga, persoalan pasokan dan distribusi turut menjadi perhatian. Ketersediaan pangan di Samarinda secara umum dinilai aman, namun sebagian pasokan juga bergerak ke sejumlah daerah lain di Kaltim.

Pemkot perlu memastikan kebutuhan masyarakat Samarinda terpenuhi terlebih dahulu agar distribusi keluar daerah tidak berdampak terhadap ketersediaan dan harga lokal.

Kelancaran distribusi juga berkaitan dengan kepastian ketersediaan BBM. Biaya logistik yang meningkat akibat sulitnya memperoleh bahan bakar dapat berpengaruh terhadap harga barang.

Karena itu, persoalan BBM perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait dan dikaji secara hati-hati agar kebijakan yang diambil tetap sesuai ketentuan.

Sementara dari sisi ketahanan pangan, Bulog melaporkan stok beras medium sekitar 4.000 ton setelah penyaluran bantuan pangan, dengan ketahanan diperkirakan mencapai tiga hingga empat bulan. Program SPHP juga terus berjalan melalui sejumlah toko dan jaringan pasar di Samarinda dengan menyediakan beras di bawah harga pasar.

Melalui rakor internal tersebut, Saefuddin meminta koordinasi antara TPID, BPS, perangkat daerah, Bulog, dan instansi terkait terus diperkuat. Data dan kondisi lapangan harus menjadi satu kesatuan dalam menentukan intervensi, sehingga setiap langkah yang diambil pemerintah benar-benar menjawab persoalan harga dan pasokan.

Pemkot Samarinda memastikan hasil pemantauan dan arahan dalam rakor pengendalian inflasi nasional diterjemahkan ke dalam langkah konkret di daerah. Pengendalian tidak hanya diarahkan untuk menjaga angka inflasi, tetapi juga memastikan harga pasar terkendali, pasokan masyarakat aman, dan distribusi berjalan lancar.

Dengan penguatan koordinasi serta intervensi yang semakin tepat sasaran, Pemkot Samarinda terus menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah sekaligus memastikan tekanan inflasi dapat dikendalikan secara berkelanjutan dalam mendorong Samarinda Maju.(VE/DON/KMF-SMR | Foto: BAY/DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda