Tingkatkan Layanan Sekolah, Pemkot Samarinda Gelar Sosialisasi Pelayanan Publik

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda menggelar Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Publik di Lingkup Satuan Pendidikan Kota Samarinda. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai Senin (7/9/2026) hingga Rabu (9/9/2026), dan dimulai pukul 08.30 WITA di Ruang Rapat Mangkupelas, Lantai 2, Balai Kota Samarinda.

Kegiatan dihadiri Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda, Dadi Herjuni, S.STP., M.Si., bersama Ketua Tim Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Dede Damaiyanto, serta pemateri Agung Budi Harko. Peserta terdiri atas perwakilan tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kota Samarinda.

Dalam sambutannya, Dadi Herjuni menyampaikan bahwa sosialisasi kebijakan pelayanan publik yang menyasar satuan pendidikan tersebut merupakan yang pertama kali dilaksanakan. Menurutnya, selama ini sosialisasi pelayanan publik lebih banyak menyasar instansi perangkat daerah, seperti puskesmas, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan.

Dadi menjelaskan, penyelenggaraan kegiatan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan di lingkungan sekolah merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang wajib mengedepankan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, serta ketepatan waktu.

Dalam pemaparannya, Dadi menekankan pentingnya tiga instrumen utama dalam tata kelola pelayanan publik di sekolah, yakni:

Pertama, Standar Pelayanan (SP): Berfungsi sebagai tolok ukur dan pedoman penyelenggaraan pelayanan sekaligus acuan dalam penilaian kualitas layanan. SP memberikan kepastian bagi pihak sekolah maupun penerima layanan terkait prosedur, waktu pelayanan, rincian biaya, hingga mekanisme penanganan pengaduan secara transparan.

Kedua, Standar Operasional Prosedur (SOP): Menjadi pedoman kerja teknis internal sekolah. Penerapan SOP memastikan seluruh tahapan pelayanan terlaksana secara seragam, terstruktur, dan profesional sehingga mutu pelayanan tetap konsisten serta tidak bergantung pada individu atau petugas tertentu.

Ketiga, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM): Berperan sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap layanan sekolah. Hasil SKM menjadi basis data penting dalam melakukan perbaikan dan inovasi layanan secara berkelanjutan.

Dadi berharap sosialisasi tersebut menjadi momentum awal bagi seluruh satuan pendidikan jenjang TK hingga SMP di Kota Samarinda untuk mulai menyusun, menetapkan, dan mengimplementasikan SP, SOP, serta SKM secara nyata di lingkungan sekolah masing-masing.

"Kami berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif bertanya, dan berdiskusi. Pemahaman yang komprehensif sangat diperlukan agar materi yang didapat tidak berhenti pada tataran teori, melainkan benar-benar diterapkan dalam operasional sekolah sehari-hari," ujar Dadi.

Ia juga menegaskan komitmen Pemkot Samarinda melalui Bagian Organisasi untuk terus memberikan bimbingan teknis, pembinaan, serta pendampingan berkelanjutan bagi satuan pendidikan. Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan standar pelayanan publik yang prima dan berkualitas di seluruh wilayah Kota Samarinda.

Suasana sosialisasi berlangsung interaktif saat sesi diskusi dibuka. Para peserta dari perwakilan TK, SD, dan SMP tampak antusias berkonsultasi dengan pemateri mengenai tantangan teknis penyusunan dokumen pelayanan publik serta strategi penerapan standar pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan orang tua siswa dan masyarakat. (ACL/ASYA/KMF-SMR || FOTO PADI ORGANISASI)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda