Pemkot Samarinda Sambut Program Integrated Farming GBN MI, Syaratkan Legalitas Sebelum Kolaborasi

SAMARINDA,KOMNNFONEWS-Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membuka pintu bagi program pertanian terpadu yang diusung Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia (GBN MI). Namun ada syarat yang harus dipenuhi lebih dulu yakni legalitas organisasi wajib beres sebelum satu pun program dijalankan.

Penegasan itu disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda H Saefuddin Zuhri saat menerima audiensi GBN MI di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Gedung Balai Kota Lantai III, Jumat (22/5/2026). Pertemuan turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Drs H Muhammad Darham, M Si Kepala Bidang Ormas Kesbangpol Hj Sri Repelita, S Sos., M Si, serta Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP).

Dalam audiensi tersebut, perwakilan dari GBN MI, Fahrizal Ahyar, memaparkan rencana pengembangan kawasan Integrated Farming di atas lahan seluas kurang lebih 4 hektare yang diserahkan oleh seorang pengusaha untuk dikelola bersama. Kawasan tersebut dirancang sebagai ekosistem terpadu yang menggabungkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga wisata edukasi berbasis ketahanan pangan.

“Kami ingin menciptakan kawasan terpadu yang bukan hanya fokus pada pertanian, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar,” ujar Fahrizal.

Ia juga menyampaikan telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan untuk mendukung pengembangan kawasan melalui program CSR, sekaligus berencana mempresentasikan konsep ini ke kementerian terkait di tingkat nasional.

Sementara, meski menyambut baik semangat yang ditunjukkan anggota GBN MI, Wakil Wali Kota, Saefuddin Zuhri menegaskan bahwa kelengkapan administrasi dan legalitas organisasi adalah syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan.

“Kalau memang tujuannya untuk membantu masyarakat dan membangun Kota Samarinda, tentu pemerintah mendukung. Tetapi administrasi dan legalitas organisasi tetap harus diselesaikan terlebih dahulu agar semuanya berjalan tertib dan jelas,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa seluruh organisasi kemasyarakatan di Kota Samarinda wajib terdaftar di Kesbangpol. Legalitas yang resmi, sambungnya, justru akan mempermudah proses kolaborasi dengan pemerintah maupun pihak swasta ke depannya.

Wawali juga melihat potensi besar program ini dalam menekan inflasi daerah, khususnya melalui pengembangan komoditas pangan strategis seperti cabai, tomat, terong, dan kacang panjang.

“Kalau lahannya memang bagus dan dikelola dengan baik bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, ini bisa menjadi kawasan pertanian sekaligus agrowisata yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samarinda, Muhammad Darham menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan pendampingan teknis, mulai dari pengelolaan lahan, pola tanam, hingga pemilihan komoditas yang sesuai karakteristik wilayah.

“Kami siap membantu dari sisi teknis, baik pengelolaan lahan, pola tanam, hingga pendampingan tenaga ahli agar program ini berjalan baik dan mendukung ketahanan pangan Kota Samarinda,” katanya.

Sementara, dari sisi kelembagaan, Kepala Bidang Ormas,Kesbangpol Samarinda Hj Sri Repelita menjelaskan bahwa proses administrasi organisasi kini telah terdigitalisasi melalui sistem SIOLA. Selama dokumen lengkap dan terverifikasi, proses penerbitan surat keberadaan organisasi dapat berjalan cepat.

Ditambahkan oleh anggota TWAP Samarinda, H Tejo Sutarnoto yang mendukung penuh program ini dan menilainya selaras dengan kebijakan ketahanan pangan nasional. 

TWAP sendiri urainya, secara khusus menyoroti potensi wilayah Samarinda Utara sebagai lokasi pengembangan kawasan pertanian, sekaligus menyarankan agar kerja sama pemanfaatan lahan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang mencakup jangka waktu penggunaan dan mekanisme pengelolaan hasil.

Pemkot Samarinda sendiri berharap program ini tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan benar-benar terwujud dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (YAS/FER/KMF-SMR | Foto: JEF/DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda