Melalui Jaringan Virtual, TPID Kota Samarinda Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri

SAMARINDA, KOMINFONEWS -  Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Kembali dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir. Rakor berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta, Senin (06/05/2024) pagi.

Rakor ini juga dihadiri oleh para narasumber, di antaranya : Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dari Bapanas Nyoto Suwignyo, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono.

Selain itu hadir pula narasumber dari kementerian dan lembaga lainnya yang terhubung secara daring. Mereka di antaranya, perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung. Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia. 

Begitu pula dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda yang secara virtual mengikuti Rakor ini dari ruang rapat Sembuyutan lantai III Gedung Balaikota Samarinda.

Pada Rakor kali ini, Tomsi Tohir menekankan pentingnya membantu daerah-daerah yang mulai memasuki musim panas. Dirinya berharap, Kementerian Pertanian (Kementan) yang hadir dalam rapat tersebut, dapat mengoptimalkan pompa air yang tersedia untuk membantu mengairi lahan. 

“Begitu (pompa) terpasang baik segera dioptimalkan maupun yang sudah terpasang supaya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi,” terangnya.

Tomsi juga menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama pada komoditas yang bergantung pada impor seperti bawang putih. Untuk mengatasi persoalan ini, menurutnya diperlukan kerja sama lintas sektoral, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para importir.

Dari data yang ada, pergerakkan inflasi Indonesia secara nasional masih terjaga. Pada bulan April 2024 inflasi Indonesia month to month = 0,25% dan year to year = 3,00%. Inflasi pada bulan April ini banyak dipengaruhi oleh momen Ramadhan dan Lebaran dengan kelompok yang memberikan andil inflasi terbesar adalah jasa transportasi sebesar 0,12%.

Tomsi Tohir juga berharap kepada seluruh pemerintah daerah agar terus focks mengawasi perubahan harga dan stok dipasaran, terutama untuk komoditas pangan yang akan sangat cepat mempengaruhi nilai inflasi. Cabai Merah, Bawang Merah, dan Beras merupakan komoditas yang dapat dikatakan sangat berpengaruh merata terhadap inflasi diseluruh daerah.

Pemerintah di daerah dapat mengupayakan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, terutama pasokan bahan pokok dan barang penting. Selain itu TPID dimasing-masing wilayah juga rutin melaksanakan rapat teknis. Hal ini agar dapat dengan cepat mengetahui dan mengevaluasi inflasi di wilayahnya untuk segera mengambil tindakkan yang diperlukan.

Untuk mengatasi atau mengintervensi inflasi yang mungkin terjadi, dapat segera melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, rutin melakukan sidak atau kunjungan ke pasar dan distributor agar tidak dapat enghindarkan penimbunan dan juga selalu berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.

Sebagai tambahan informasi, untuk Kota Samarinda sendiri, inflasi month to month pada poin 1,49% dan year to year ada pada poin 3,20%.

Dalam kesempatan Rakor ini, Tomsi Tohir juga mengimbau pemerintah daerah yang terdampak bencana untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana. Langkah ini penting agar pihak terkait seperti Bapanas dapat menyalurkan berbagai bantuan pangan.

Untuk diketahui, Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah mengalami bencana banjir akibat tingginya curah hujan. Kedua daerah itu diimbau untuk mencontoh langkah Kabupaten Wajo yang telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat bencana ketika dilanda banjir.

“Kepada teman-teman kepala daerah, bila terjadi bencana apa pun yang mengakibatkan gangguan dari pasokan pangan, agar menetapkan status darurat bencananya segera, dan dapat menghubungi Badan Pangan Nasional,” ungkapnya. (MAF/KMF-SMR)