Kendalikan Inflasi, Wawali Samarinda Soroti Cabai dan Modus Antrean BBM

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M., menyoroti dua persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, yakni ketersediaan dan harga komoditas cabai serta indikasi modus pengisian BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU. Ia meminta perangkat daerah, BUMD, dan instansi terkait memperkuat koordinasi untuk menjaga pasokan pangan, mengendalikan harga, serta memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Saefuddin saat memimpin rapat koordinasi internal bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Lantai II Balai Kota Samarinda, Senin (19/10/2026). Rapat tersebut digelar bersamaan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs. Tomsi Tohir, M.Si.

Dalam arahannya pada rakor nasional, Tomsi menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah kemarau berkepanjangan dan potensi bencana. Komoditas cabai menjadi salah satu perhatian karena kerap menyumbang inflasi.

Sejalan dengan arahan tersebut, Saefuddin mengoordinasikan evaluasi perkembangan harga, ketersediaan pangan, serta persoalan antrean BBM di Samarinda. Rapat turut diikuti Kepala Bagian Perekonomian Setda Samarinda, Nadya Turisna, S.E., M.E., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan jajaran TPID.

Dalam laporannya, Nadya menjelaskan bahwa sejumlah komoditas masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP). Salah satunya beras premium merek Bengawan yang mencapai Rp17.500 per kilogram, sedangkan HET yang disampaikan dalam rapat sebesar Rp15.400 per kilogram.

Komoditas lain yang menjadi perhatian meliputi gula pasir, daging sapi, telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Untuk mengantisipasi gejolak harga, pengawasan terhadap harga dan distribusi bahan pokok perlu diperkuat melalui koordinasi dengan Satgas Pangan dan instansi terkait.

Dari sisi pasokan, stok beras di Samarinda tercatat sebanyak 5.839 ton dengan perkiraan kecukupan untuk enam bulan. Minyak goreng diperkirakan mencukupi kebutuhan selama empat bulan, sedangkan daging sapi dan telur ayam tersedia untuk memenuhi kebutuhan sekitar dua hingga tiga bulan.

Perusda Varia Niaga melaporkan stok ayam beku sebanyak delapan ton dengan tambahan pesanan 30 ton, bebek 2,5 ton, ikan bandeng 45 ton, serta telur omega sebanyak 17.000 butir. Perusahaan daerah tersebut juga menjajaki pasokan beras medium dari Lamongan dan Sulawesi guna mendukung ketersediaan pangan di Samarinda.

Untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan, Pemkot Samarinda turut menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak sebagai tindak lanjut arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia. Kegiatan ini dijadwalkan pada 21 Oktober 2026 di Kelurahan Loa Buah, bekerja sama dengan Perum Bulog dan pihak terkait serta difasilitasi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim.

Selain menjaga ketersediaan pangan, kondisi lingkungan juga menjadi perhatian. BMKG Samarinda melaporkan kualitas udara dalam sepekan terakhir berada pada kategori tidak sehat akibat sebaran asap dan titik panas (hotspot) dari arah selatan. Sementara itu, awal musim hujan diprakirakan mundur sekitar satu bulan, yakni pada awal hingga pertengahan November 2026.

Mengantisipasi kondisi tersebut, Saefuddin mendorong Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), termasuk penyuluh swadaya, agar lebih aktif mendampingi petani dalam menjaga dan meningkatkan produksi cabai lokal. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat pasokan cabai di Samarinda sekaligus menjaga kesinambungan produksi secara berkelanjutan.

Di sisi lain, persoalan antrean BBM di sejumlah SPBU juga menjadi perhatian serius. Saefuddin meminta evaluasi dilakukan terhadap kebutuhan, alokasi, dan realisasi penjualan BBM bersubsidi di Samarinda agar penyalurannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perwakilan Pertamina Depot Samarinda menjelaskan bahwa pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi setelah kenaikan harga menjadi salah satu faktor yang memicu antrean. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pertamina menerapkan operasional 24 jam di SPBU Kusuma Bangsa, Selamat Riyadi, dan Wahid Hasyim.

Pertamina juga merencanakan penambahan layanan serupa di kawasan Sungai Siring, serta penambahan nozzle atau titik pengisian BBM di SPBU Rapak Indah dan Kebaktian. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan dan membantu mengurai antrean kendaraan.

Namun, dalam pemaparannya, Pertamina turut melaporkan adanya indikasi pengisian BBM berulang dengan volume sekitar 25–60 liter per hari oleh sejumlah kendaraan. Temuan ini menjadi perhatian karena perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.

Menanggapi indikasi modus tersebut, Saefuddin meminta data kendaraan yang melakukan pengisian berulang segera diidentifikasi dan ditelusuri bersama Dinas Perhubungan serta kepolisian. Ia menegaskan perlunya pemantauan langsung di lapangan agar distribusi BBM bersubsidi berlangsung adil dan tidak merugikan masyarakat yang berhak.

“Jika berlangsung tiga sampai empat hari berturut-turut, ini patut dicermati sebagai modus. Saya minta data kendaraan tersebut diidentifikasi. Kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian untuk pemantauan bersama di lapangan. Distribusi BBM harus merata dan adil untuk seluruh masyarakat Samarinda,” ujarnya.

Pertamina juga memaparkan kondisi pasokan BBM untuk enam wilayah kabupaten/kota yang dilayani melalui pengiriman berkala.

Menutup rapat, Saefuddin meminta seluruh perangkat daerah, BUMD, dan instansi terkait menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pemantauan harga, pengawasan oleh Satgas Pangan, kepastian pasokan, pelaksanaan GPM, serta evaluasi distribusi BBM harus dilakukan secara terkoordinasi.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memastikan ketersediaan pangan, serta mencegah penyimpangan distribusi BBM bersubsidi. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat Samarinda dapat terpenuhi dan upaya pengendalian inflasi daerah berjalan optimal. (RAF/VE/DON/KMF-SMR | Foto: BAY/DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda