Samarinda Rancang Wajah Baru Kawasan Strategis, Wisata Sungai dan Ekonomi Warga Jadi Perhatian

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Sungai Mahakam bukan sekadar jalur transportasi dan bagian dari bentang alam Kota Samarinda. Di balik alirannya, tersimpan sejarah, budaya, dan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik baru bagi masyarakat maupun wisatawan.

Potensi itulah yang ingin dihidupkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis (RPIKS) Perkotaan Samarinda. Penataan kawasan tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga mengintegrasikan ruang publik, aktivitas ekonomi masyarakat, serta pengembangan wisata berbasis identitas lokal.

Salah satu gagasan yang mengemuka adalah mengembangkan kapal tambangan tradisional menjadi sarana wisata susur Sungai Mahakam. Gagasan tersebut dibahas dalam Rapat Lanjutan Penyusunan RPIKS yang dipimpin Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, di Ruang Rapat Wali Kota, Lantai II Balai Kota Samarinda, Selasa (10/11/2026).

Dalam pembahasan itu, Andi Harun mengajak tim penyusun melihat potensi Sungai Mahakam melalui pendekatan yang lebih luas, termasuk belajar dari pengembangan kawasan wisata sungai seperti Clarke Quay di Singapura.

Kapal tambangan yang selama ini menjadi bagian dari sejarah transportasi masyarakat Samarinda dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi armada wisata. Konsep awalnya adalah mempertahankan bentuk dan karakter tradisional kapal, sembari meningkatkan kenyamanan serta standar keselamatan penumpang.

Opsi kapal berkapasitas sekitar 20 hingga 40 penumpang turut dibahas. Rute awal direncanakan untuk dikaji dari kawasan muara menuju Teras Samarinda. Penentuan jalur pelayaran, titik naik dan turun penumpang, hingga fasilitas pendukung nantinya perlu disesuaikan dengan kondisi sungai dan keberadaan jembatan.

Andi Harun menilai kapal tambangan memiliki nilai lebih dari sekadar sarana transportasi. Keberadaannya merupakan bagian dari perjalanan sejarah Samarinda yang dapat diangkat menjadi pengalaman wisata.

“Sungai Mahakam ini memiliki potensi yang luar biasa. Kita punya kapal tambangan yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Ini bisa kita kembangkan menjadi wisata susur sungai, dengan tetap mempertahankan karakter tradisionalnya, tetapi kenyamanan dan keselamatannya harus ditingkatkan,” ujar Andi Harun.

Menurutnya, pengembangan tersebut bukan semata-mata menghadirkan wahana rekreasi baru. Lebih dari itu, wisata susur sungai diharapkan dapat memperkenalkan sejarah, filosofi, dan budaya masyarakat Samarinda melalui pengalaman yang dekat dengan kehidupan kota.

Karena itu, gagasan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk aspek keselamatan pelayaran, kebutuhan fasilitas, dan perizinan apabila terdapat pembangunan atau penempatan sarana di kawasan perairan.

Selain pengembangan wisata sungai, rapat juga membahas kepastian pemanfaatan lahan di kawasan Distrik Navigasi yang sebelumnya menjadi perhatian dalam proses penyusunan rencana.

Andi Harun menyampaikan bahwa komunikasi dengan pihak Distrik Navigasi dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) telah dilakukan. Dari komunikasi tersebut, diperoleh kesepahaman mengenai pemindahan kantor ke lokasi lain sehingga tim penyusun dapat melanjutkan tahapan perencanaan.

Langkah berikutnya mencakup penyusunan Basic Engineering Design (BED) dan pengujian tanah (soil test) sesuai kebutuhan teknis. Tahapan ini penting untuk memastikan rancangan pembangunan memiliki dasar perencanaan yang matang sebelum memasuki tahap pelaksanaan.

Dalam pembahasan RPIKS, kawasan Karang Mumus juga menjadi salah satu fokus penataan. Pemkot Samarinda mendorong agar kebutuhan teknis, kesiapan lahan, dan kelengkapan administrasi dipersiapkan sejak awal sehingga usulan program dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan anggaran tahun 2027.

Di balik rencana penataan kawasan, keberadaan masyarakat dan aktivitas ekonomi yang telah tumbuh di dalamnya tetap menjadi perhatian. Aktivitas perdagangan informal di sekitar kawasan pedestrian dan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi bagian dari kondisi eksisting yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan. Penataan diarahkan melalui pendekatan kolaboratif dengan mempertimbangkan keberlangsungan usaha masyarakat.

Sejumlah gagasan yang dibahas meliputi perbaikan drainase, pembenahan fasad bangunan, peningkatan pencahayaan, serta pemanfaatan bangunan dan lahan kosong untuk kegiatan kuliner maupun pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan pendekatan tersebut, kawasan diharapkan menjadi lebih tertata dan nyaman tanpa mengabaikan warga yang selama ini menggantungkan penghidupan dari aktivitas perdagangan di sekitarnya.

Penataan kawasan, menurut Andi Harun, juga harus memperhitungkan kebutuhan masyarakat dan fungsi ruang dalam jangka panjang. Karena itu, perencanaan tidak hanya berorientasi pada perubahan tampilan fisik, tetapi juga memastikan kawasan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal.

Aspek teknis turut menjadi perhatian dalam rapat. Salah satunya adalah kebutuhan akses untuk mendukung kegiatan pengerukan dan pengangkutan sedimentasi sungai. Andi Harun mengarahkan agar rancangan kawasan menyediakan satu titik akses utama yang dapat digunakan untuk mobilisasi peralatan dan pengangkutan material hasil pengerukan. Akses tersebut diharapkan memiliki desain fleksibel sehingga dapat dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan.

“Cukup disiapkan satu akses utama untuk kebutuhan mobilisasi peralatan dan pengangkutan sedimentasi. Akses itu harus bisa dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan, sehingga ketika tidak digunakan, kawasan tetap bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik,” jelasnya.

Dengan demikian, ketika tidak digunakan untuk kegiatan teknis, area tersebut dapat kembali dimanfaatkan sebagai ruang publik tanpa mengganggu fungsi dan estetika kawasan. Tim penyusun juga membahas keterpaduan kawasan dengan jalur pedestrian, ruang terbuka, area kuliner, fasilitas rekreasi, serta karakter arsitektur yang tetap memperhatikan identitas lokal. Seluruh elemen tersebut perlu dirancang dengan mempertimbangkan ketentuan tata ruang dan keberlanjutan lingkungan.

Pada bagian akhir rapat, pembahasan turut menyentuh kesiapan pelaksanaan atau Readiness Criteria (RC), meliputi kesiapan lahan, kelengkapan administrasi, dan dokumen pendukung untuk pengusulan program tahun 2027. Wali Kota meminta perangkat daerah terkait mempersiapkan seluruh kebutuhan tersebut dan terus berkoordinasi apabila masih terdapat hal yang perlu ditindaklanjuti.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Samarinda H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M., Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Camelia Shanti, S.T., M.Si., Asisten II Marnabas Patiroy, S.Sos., M.Si., Kepala BPKAD H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Perhubungan Hotmarulita Manalu, S.Si.T., M.Sc., Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Syaparudin, S.Sos., Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Kalimantan Timur Evry B. Meliala beserta tim penyusun, Camat Samarinda Kota, Camat Samarinda Ilir, serta perangkat daerah terkait.

Melalui penyusunan RPIKS, Pemkot Samarinda berupaya menghadirkan penataan kawasan yang memberi manfaat lebih luas. Bukan hanya membangun wajah kota yang lebih tertata, tetapi juga menghidupkan kembali potensi sungai, membuka ruang bagi tumbuhnya usaha masyarakat, dan menjaga nilai sejarah serta budaya yang menjadi bagian dari identitas Samarinda. (YAS/ASYA/KMF-SMR | FOTO: BAY/DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda