Andi Harun Perjuangkan DAU Samarinda di Kemendagri

SAMARINDA. KOMINFONEWS - Di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai 42 persen, Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun tidak tinggal diam. Ia langsung bergerak ke pusat. Tujuannya jelas, memperjuangkan kembali hak fiskal Kota Samarinda melalui optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU).

Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Ir. H. Hero Mardanus, MT, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Andi Harun melakukan pertemuan strategis dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (5/3/2026) sore. Pertemuan itu menjadi langkah serius Pemkot Samarinda untuk mengoreksi dan memperbarui data yang menjadi dasar perhitungan dana transfer pusat ke daerah.

Forum bertajuk 'Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data TKD untuk Optimalisasi Dana TKD' tersebut menghadirkan sejumlah narasumber penting dari Kemendagri. Di antaranya Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, Dirjen Dukcapil Herra, Dirjen Pertimbangan Keuangan Daerah Aditya Nurysalam, serta perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda juga mengikuti pertemuan itu secara daring melalui Zoom Meeting dari Samarinda. Semua arahan dan masukan terkait penyempurnaan data pendukung disimak secara serius oleh jajaran pemerintah kota.

Dalam sesi dialog, Andi Harun menegaskan pentingnya validitas data dalam perhitungan DAU. Ia bahkan secara khusus meminta seluruh pimpinan OPD terkait ikut menyaksikan dan memahami langsung pemaparan para narasumber.

“Saya sengaja meminta pimpinan OPD terkait mengikuti secara daring hari ini, karena kita ingin melakukan koreksi terhadap perhitungan DAU. Dasarnya harus data yang valid. Dari pemaparan para narasumber, ternyata memang ada data yang perlu kita perbarui,” tegas Andi Harun.

Ia menekankan, pembaruan data harus menjadi kerja bersama seluruh perangkat daerah. Dengan data yang akurat dan mutakhir, Samarinda memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan alokasi DAU yang lebih optimal dari pemerintah pusat.

Bagi Andi Harun, perjuangan ini bukan sekadar soal angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lebih dari itu, ini adalah upaya menjaga keberlanjutan pembangunan kota dan memastikan program-program berbasis kerakyatan tetap berjalan.

Dalam forum tersebut, Wali Kota juga memaparkan sejumlah faktor penting yang layak menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menghitung DAU bagi Samarinda.

Salah satunya adalah dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang turut mempengaruhi ketersediaan material konstruksi serta lonjakan harga di wilayah sekitar, termasuk Samarinda. Selain itu, ia juga menyoroti tingginya jumlah penduduk non permanen yang beraktivitas di kota ini, namun belum sepenuhnya tercatat dalam perhitungan fiskal.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah pusat meninjau kembali kota pembanding yang digunakan dalam formula perhitungan DAU. Menurut dia, karakteristik Samarinda memiliki dinamika yang berbeda dan perlu dipertimbangkan secara lebih proporsional.

Dengan semangat itu, Andi Harun menunjukkan komitmen kuat untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Harapannya, melalui pembaruan data yang akurat dan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, Samarinda dapat kembali memperoleh alokasi DAU yang lebih besar.

Tambahan anggaran tersebut diharapkan mampu menopang berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (HER/KMF-SMR | FOTO: DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda