Ditulis oleh 
SAMARINDA.KOMINFONEWS – Wali Kota Samarinda Dr Andi Harun menegaskan penataan distribusi solar subsidi melalui fuel card BRIZZI harus dilaksanakan secara adil, transparan dan tepat sasaran. Kebijakan tersebut sekaligus harus mampu memberikan kepastian bagi pengemudi angkutan barang yang telah memenuhi ketentuan.
Hal itu disampaikan Andi Harun saat menerima audiensi perwakilan pengemudi dan pelaku usaha angkutan barang, yang menyampaikan sejumlah aspirasi terkait fuel card, uji KIR, kendaraan over dimension over loading (ODOL), parkir berlangganan hingga mekanisme antrean solar subsidi.
Andi Harun menjelaskan, penerapan fuel card merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah dalam menata distribusi BBM subsidi agar lebih tertib dan sesuai peruntukan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir karena persoalan antrean solar subsidi tidak hanya berkaitan dengan distribusi BBM, tetapi juga berdampak terhadap ketertiban lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
“Beberapa hal yang Bapak-bapak sampaikan tadi menyangkut tentang kebijakan fuel card yang disusun untuk mengatur tata kelola, memperbaiki tata kelola distribusi BBM ini, kita penuhi, kita koreksi,” ujar Andi Harun yang didampingi Asisten II Marnabas Patiroy, Kepala Dinas Perhubungan Hotmarulitua Manalu, Kepala Dinas Perdagangan Nurrahmani, dan Kabag Perekonomian Nadya Turisna dan beberapa pegawai lainnya.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada aspek pengaturan, tetapi harus terus dievaluasi agar pelaksanaannya tidak menimbulkan celah maupun beban yang tidak proporsional bagi masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, para pengemudi menyampaikan kondisi di lapangan yang masih harus mereka hadapi, termasuk berjibaku dengan pengetap solar subsidi di sejumlah SPBU.
Menanggapi hal tersebut, Andi Harun menegaskan bahwa penegakan aturan harus memberikan rasa keadilan. Pengemudi yang telah memenuhi ketentuan tidak boleh merasa diperlakukan berbeda dengan pihak yang tidak taat aturan.
“Saya juga kalau jadi Bapak, ‘Loh saya ini taat tapi ada orang tidak taat kok dibiarkan?’ Nah itu akan menimbulkan disorder sosial,” tegasnya.
Karena itu, Andi Harun meminta pengawasan tidak hanya berorientasi kepada pengemudi, tetapi juga melihat keseluruhan tata kelola distribusi solar subsidi, termasuk peran SPBU.
Wali Kota juga meminta Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
Salah satu arahan penting Andi Harun berkaitan dengan pengemudi yang fuel card-nya masih diblokir meskipun kendaraan telah kembali mengikuti uji KIR dan dinyatakan lulus.
Andi Harun menegaskan, kendaraan yang sudah memenuhi persyaratan teknis harus mendapatkan kembali hak pelayanannya.
“Teman-teman yang sudah lulus uji KIR yang BRIZZI-nya masih diblokir, kita akan segera buka yang sudah lolos uji KIR,” tegasnya.
Menurutnya, kewajiban uji KIR tetap harus dipatuhi secara berkala. Apabila di kemudian hari kembali ditemukan ketidakpatuhan, tindakan sesuai ketentuan dapat diberlakukan kembali.
Di sisi lain, apabila ditemukan persoalan dalam proses penerbitan fuel card, Andi Harun meminta dilakukan penelusuran terlebih dahulu berdasarkan data dan bukti.
“Kalau ada oknum yang tidak melaksanakan sesuai ketentuan, itulah yang akan kita kasih sanksi, bukan membatalkan BRIZZI-nya,” jelasnya.
Ia juga menginstruksikan jajarannya melakukan penelitian dan penelusuran terhadap fuel card yang diterbitkan oleh Dishub Samarinda sebagai bagian dari upaya memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan.
Kebijakan Parkir Harus Transparan
Andi Harun turut memberikan penegasan terkait penerapan parkir berlangganan yang menjadi salah satu aspirasi pengemudi.
Ia menjelaskan, tarif Rp1 juta untuk kendaraan roda empat merupakan skema berlangganan selama satu tahun, pebayarannya bisa langsung satu kali atau dicicil beberapa kali selama 1 tahun.
Namun, dalam pelaksanaannya, Andi Harun menegaskan pembayaran tidak boleh dilakukan dengan cara yang menimbulkan kesan pemaksaan.
“Walaupun ini bukan untuk kepentingan pribadi, ini memang kebijakan, tetapi tetap tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang salah. Apalagi ada kesan memaksa,” ujarnya.
Ia meminta tata kelola tersebut diperbaiki dan dilengkapi aturan tertulis yang dapat diketahui masyarakat.
“Aturan tertulisnya ditempel, diketahui umum, supaya ini bisa menjadi alat kontrol bagi sopir dan masyarakat untuk mengontrol pelaksananya,” katanya.
Dorong Antrean Berbasis Digital
Terkait rencana pengambilan nomor antrean solar subsidi melalui Dishub, Andi Harun memahami tujuan kebijakan tersebut, yakni mengurangi antrean kendaraan di badan jalan.
Namun, ia meminta mekanisme pelayanan terus dikembangkan agar lebih mudah bagi masyarakat, terutama pengemudi yang datang dari luar daerah.
Salah satu opsi yang didorong adalah penerapan sistem antrean secara digital.
“Yang mau datang ke kantor silakan. Tapi bisa nggak diubah menjadi digital? Tidak perlu datang,” ujarnya.
Dengan sistem tersebut, pengendalian antrean tetap dapat dilakukan tanpa menambah aktivitas administratif yang berpotensi menyulitkan pengemudi.
Andi Harun menegaskan, penataan distribusi solar subsidi harus berpegang pada tiga prinsip utama, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Ia menyadari tidak ada sistem yang sepenuhnya sempurna. Karena itu, pemerintah harus terus melakukan evaluasi dan memperbaiki celah yang ditemukan dalam pelaksanaannya.
“Penegakan aturan itu tidak pernah sempurna. Sehebat-hebat aturan itu masih punya 1.001 cara mereka mencari celah untuk bisa dapat,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah harus mampu memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjaga agar subsidi diterima oleh pihak yang memang berhak.
“Pemerintah turun supaya ini relatif adil. Walaupun namanya adil itu sulit, dibuatlah fuel card. Fuel card ini dalam rangka apa? Supaya sebagai sebuah ikhtiar usaha agar minyak itu diterima sesuai dengan peruntukannya, tepat sasaran,” pungkas Andi Harun.(DON/KMF-SMR || FOTO: TOMMY DOKPIM)
Tinggalkan Komentar