Andi Harun: Pers Bukan Sekadar Mitra Publikasi, tetapi Kekuatan Demokrasi dan Pengawal Tata Kelola

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Hubungan pemerintah dan pers tidak cukup dibangun melalui seremoni maupun publikasi kegiatan. Lebih dari itu, pers harus menjadi mitra kritis yang mampu menyampaikan realitas di lapangan, mengungkap persoalan yang luput dari perhatian pemerintah, sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda, Dr Andi Harun, saat menjamu peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan HUT ke-80 Serikat Perusahaan Pers (SPS) dalam acara Welcome Dinner di Anjungan Karangmumus, Balai Kota Samarinda, Kamis (5/11/2026) malam.

Dalam suasana penuh keakraban, Andi Harun tidak hanya menyampaikan ucapan selamat datang, tetapi juga berbagi pandangan mengenai pentingnya keterbukaan, komunikasi, dan peran pers dalam mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan.

Di hadapan Ketua Umum SPS Januar Primadi Ruswita serta para pengurus dan insan pers dari berbagai daerah, ia menegaskan bahwa seorang kepala daerah harus memperbanyak ruang berbagi gagasan dan tidak boleh merasa menjadi satu-satunya pemegang kebenaran.

“Sebagai kepala daerah itu harus memperbanyak sharing dan tidak boleh menjadi agen tunggal dari kebenaran. Karena situasi terus berubah, apalagi di tengah tuntutan perbaikan dan peningkatan tata kelola,” ungkap Andi Harun yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim dua periode.

Menurut Andi Harun, dinamika pemerintahan yang terus berkembang menuntut seorang pemimpin untuk terbuka terhadap berbagai perspektif. Tidak semua persoalan dapat dilihat hanya dari sudut pandang birokrasi. Ada banyak hal yang justru membutuhkan masukan, kritik, dan informasi dari pihak di luar pemerintahan.

Dalam konteks itulah, ia menempatkan pers sebagai salah satu mitra penting pemerintah. Bukan sekadar penyampai informasi atau publikasi kegiatan, melainkan juga kekuatan yang dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih utuh.

Ia mengaku banyak terbantu oleh informasi dan temuan wartawan yang terkadang tidak tertangkap melalui mekanisme laporan formal pemerintahan.

“Saya bersyukur dibantu oleh banyak teman-teman wartawan. Dengan begitu saya bisa melihat sisi lain yang tidak saya lihat. Kadang-kadang teman-teman wartawan justru bisa membongkar sesuatu yang tidak saya lihat secara formal sehari-hari,” tutur Wali Kota Samarinda 2 periode ini.

Informasi yang disampaikan media, termasuk mengenai kondisi infrastruktur maupun persoalan pelayanan masyarakat, menurutnya dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan pengecekan langsung dan mengambil langkah penyelesaian.

Karena itu, Andi Harun mempersilakan insan pers menguji pernyataan dan kebijakan pemerintah melalui fakta di lapangan. Ia bahkan meminta wartawan tidak ragu menyampaikan apabila menemukan pejabat yang menutupi informasi.

“Kalau saya bilang ada, memang ada. Kalau tidak ada, ayo kita sama-sama pahami keadaan ini. Saya juga sampaikan kepada teman-teman wartawan, ucapan saya ini silakan dicek. Kalau ada pejabat yang menutupi data, beritahu saya,” tegasnya.

Ia menyebut kepercayaan atau trust sebagai modal paling tinggi bagi seorang pemimpin. Kepercayaan tersebut tidak dibangun melalui pencitraan, melainkan melalui konsistensi antara ucapan, kebijakan, dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pandangan tentang keterbukaan itu juga berkaitan dengan cara Andi Harun memaknai kepemimpinan. Ia menilai, seorang pemimpin tidak cukup hanya memberikan instruksi, tetapi harus menunjukkan keteladanan dalam menjalankan kebijakan.

Salah satunya dalam penerapan efisiensi anggaran. Ia mencontohkan pemangkasan belanja konsumsi rapat dan perjalanan dinas sebagai upaya membangun kebiasaan kerja yang lebih hemat di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, pemimpin harus lebih dahulu memberikan contoh sebelum meminta jajarannya melakukan hal serupa.

“Kalau saya tidak memberikan contoh, anak buah saya di belakang akan bilang, wali kota menyuruh kita berhemat, tetapi wali kotanya sendiri bolak-balik Jakarta. Saya akan gagal menjadi teladan bagi mereka,” ujarnya.

Bagi Andi Harun, membangun pemerintahan yang terbuka dan dipercaya publik membutuhkan konsistensi serta keberanian untuk menerima koreksi. Termasuk menjadikan kritik dan informasi dari pers sebagai bahan untuk melihat kembali berbagai kebijakan dan persoalan pelayanan masyarakat.

Ia berharap pers tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan demokrasi. Terlebih, tantangan pemerintahan dan kehidupan publik ke depan akan semakin kompleks, sehingga keterbukaan informasi dan kontrol sosial menjadi semakin penting.

“Politik kita harapkan semakin sehat, kualitas rekrutmen politik juga semakin membaik. Saya kira pers adalah salah satu kekuatan demokrasi yang terus kita harapkan berkontribusi solid,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum SPS Januar Primadi Ruswita menyampaikan apresiasi atas jamuan dan sambutan hangat Pemerintah Kota Samarinda. Dalam suasana santai tersebut, Januar bahkan menyelipkan komentar ringan mengenai hidangan yang disajikan.

“Makanannya enak, enak sekali, dan mengenyangkan kita,” ujarnya yang disambut tepuk tangan dan suasana hangat para peserta.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyambutan peserta Rakernas dan HUT ke-80 SPS di Samarinda. Selain mempererat silaturahmi, momentum ini juga membuka ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers nasional.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan dan demokrasi, pesan yang mengemuka dari pertemuan itu adalah pentingnya menjaga hubungan yang sehat antara pemerintah dan media. Pemerintah membutuhkan pers yang kritis dan independen, sementara pers membutuhkan keterbukaan informasi agar dapat menjalankan fungsi jurnalistiknya secara profesional.

Bagi Samarinda, hubungan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertemuan malam itu, tetapi terus tumbuh menjadi komunikasi yang produktif demi kepentingan masyarakat.(DON/KMF-SMR || FOTO:JIR DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda