PMII Tak Cukup Berteriak di Jalan, Andi Harun Dorong Kader Masuk ke Ruang Pengambilan Kebijakan

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Perubahan tidak cukup hanya disuarakan melalui demonstrasi dan orasi di jalanan. Perubahan juga harus diperjuangkan dari dalam ruang pengambilan kebijakan, tanpa kehilangan keberanian untuk mengoreksi kekuasaan. 

Pesan itu ditegaskan Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, saat memberikan sambutan pada pelantikan dan pengukuhan Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda yang diketuai Zukhrizal Irbhani, serta Pengurus Cabang Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri PMII) Kota Samarinda yang diketuai Nur Amalia Putri, masa khidmat 2026–2027 di Teras Kota Samarinda, Sabtu (17/10/2026) malam.

Mengusung tema “Menegakkan Keteladanan, Menggerakkan Perubahan”, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk melanjutkan tradisi perjuangan organisasi sekaligus memperkuat tanggung jawab moral, intelektual, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kepada para kader PMII dan Kopri yang hadir, Andi Harun menegaskan bahwa kedekatan pemerintah dengan organisasi mahasiswa tidak boleh dimaknai sebagai upaya menundukkan gerakan kritis di bawah kepentingan kekuasaan. 

Menurutnya, organisasi mahasiswa harus tetap berdiri independen sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mampu mengingatkan pemerintah ketika kebijakan yang diambil tidak tepat.

Ia bahkan secara terbuka mempersilakan PMII menyampaikan kritik, termasuk melalui demonstrasi, apabila menemukan kebijakan yang keliru. 

Namun, ia mengingatkan agar kritik tetap disertai keterbukaan untuk berdialog. Perbedaan pandangan, katanya, perlu dipertemukan melalui diskusi agar kebijakan publik dapat diuji secara objektif dan manfaatnya bagi masyarakat benar-benar dipertimbangkan.

“Demo Wali Kota jika ada kebijakan yang salah dan keliru, tapi jangan pernah menutup diri untuk berdialog,” tegas Andi Harun.

Dalam sambutannya, ia juga mengaitkan tema kegiatan dengan pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, khususnya gagasan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. 

Menurutnya, perubahan dan kemajuan peradaban tidak dapat dibangun oleh gerakan yang berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan solidaritas, konsistensi dalam menjaga nilai, serta kesediaan bekerja bersama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Andi Harun kemudian menguraikan tiga kekuatan yang perlu dijaga oleh kader PMII, yakni integritas moral, kekuatan intelektual, dan kepemimpinan transformatif.

Integritas moral, menurutnya, menjadi landasan agar gerakan mahasiswa tidak mudah tunduk pada kepentingan kekuasaan yang bertentangan dengan keadilan dan kepentingan masyarakat. 

Ia mengingatkan agar idealisme organisasi tidak berhenti sebagai slogan, apalagi sekadar menjadi aktivitas yang ramai di ruang publik dan media sosial, tetapi harus diwujudkan dalam perjuangan yang memberikan hasil nyata.

Kekuatan intelektual juga harus terus dirawat melalui kebiasaan membaca, berdiskusi, menulis, dan berdebat secara sehat mengenai berbagai persoalan penting. Ia menilai tradisi intelektual merupakan modal bagi mahasiswa untuk memahami persoalan secara mendalam, menyusun kritik yang beralasan, serta menawarkan gagasan dan solusi bagi pembangunan daerah.

Sementara itu, kepemimpinan transformatif harus terlihat melalui keteladanan. Seorang pemimpin, menurut Andi Harun, tidak cukup hanya memegang jabatan atau menyandang gelar organisasi. 

Ia harus mampu menunjukkan sikap, tindakan, dan nilai perjuangan yang dapat menjadi contoh bagi orang lain.

Selain tiga kekuatan tersebut, Andi Harun menekankan pentingnya mewariskan nilai-nilai perjuangan melalui tradisi intelektual, kaderisasi, dan pengabdian. 

Ia mendorong kader PMII untuk memperluas ruang pengabdian, termasuk mengambil peran di lembaga politik dan pemerintahan agar dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Menurutnya, perjuangan dari luar dan dari dalam lembaga pengambil kebijakan dapat saling melengkapi. Gerakan mahasiswa tetap dibutuhkan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, sementara kader yang berada di dalam sistem dapat memperjuangkan perubahan melalui kewenangan dan kebijakan yang dimiliki.

“Tidak cukup perubahan itu dilakukan di jalanan. Kalau suatu hari Sahabat Sa’i dengan semua dinamika pergerakannya sudah cukup, saatnya kita dukung masuk untuk menjadi pelaku sejarah dari dalam gedung,” ujarnya.

Meski mendorong kader mengambil peran dalam ruang-ruang strategis, Andi Harun mengingatkan bahwa masuk ke dalam sistem tidak boleh membuat mereka kehilangan independensi dan idealisme. Kritik dari luar dan evaluasi dari dalam, menurutnya, harus berjalan beriringan agar kekuasaan tidak merasa selalu benar dan tetap terbuka terhadap koreksi.

Ia juga meminta pengurus yang baru dilantik memaknai pergantian kepemimpinan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan pembaruan tanggung jawab intelektual, moral, dan pergerakan. Amanah organisasi harus dijalankan dengan komitmen yang lebih kuat untuk menjaga nilai perjuangan serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

“Pergantian pengurus pada malam hari ini bukanlah sekadar rotasi kepemimpinan, tapi pembaharuan tanggung jawab,” pesannya.

Melalui sambutan tersebut, Andi Harun berharap PMII dan Kopri PMII Kota Samarinda terus menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang kritis, berintegritas, dan berorientasi pada perubahan. Keteladanan, kecerdasan, dan keberanian mengoreksi kekuasaan, menurutnya, perlu berjalan bersama agar idealisme mahasiswa tidak berhenti sebagai wacana, tetapi berkembang menjadi pengabdian yang nyata.

Pelantikan dan pengukuhan kepengurusan masa khidmat 2026–2027 itu menandai dimulainya tanggung jawab baru bagi para pengurus untuk menerjemahkan tema “Menegakkan Keteladanan, Menggerakkan Perubahan” ke dalam kerja organisasi dan kontribusi nyata bagi masyarakat. (MAF/DON/KMF-SMR | FOTO: TOM/DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda