Wawali Samarinda Sampaikan Sejumlah Persoalan Daerah dalam Rembuk Otonomi Daerah Bersama Kemendagri

SAMARINDA.KOMINFONEWS – Wakil Wali Kota Samarinda H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M., mengikuti Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Wali Kota Samarinda, Rabu (7/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wawali Samarinda didampingi Anggota Tim TWAP Kota Samarinda Tejo Sutarnoto, Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Imam Gunadi, serta Kabid Perbendaharaan BPKAD Kota Samarinda Aidi Fadli.

Rembuk dan bincang-bincang antarkepala daerah tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E. Forum ini turut diikuti sejumlah kepala daerah, di antaranya Wakil Wali Kota Samarinda, Bupati Cianjur, Bupati Cilegon, Bupati Purwakarta, Wali Kota Bogor, Bupati Magelang, Bupati Buton, Bupati Kolaka Utara, Bupati Buton Selatan, dan Wali Kota Baubau.

Dirjen Otda Cheka Virgowansyah menjelaskan, forum tersebut menjadi wadah bagi kepala daerah untuk menyampaikan berbagai keluhan, kendala, maupun persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, tetapi juga dapat menyangkut direktorat jenderal lain di Kemendagri maupun kementerian dan lembaga lainnya.

“Kami siap mendengarkan berbagai permasalahan yang dihadapi kepala daerah. Jika persoalan tersebut berkaitan dengan kementerian atau lembaga lain, kami juga siap membantu menjembatani,” ujar Cheka.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Samarinda H. Saefuddin Zuhri menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang saat ini dihadapi Pemerintah Kota Samarinda.

Salah satunya terkait Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kawasan transmigrasi yang terkena plot, sehingga mengalami kendala dalam pengurusan administrasi dan surat-menyurat serta belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Wawali juga menyampaikan persoalan terkait rencana pemindahan pelabuhan orang yang berada di tengah Kota Samarinda. Dalam hal ini, masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait proses pembebasan dan perizinan yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, Saefuddin Zuhri turut mengangkat persoalan pemeliharaan jalan nasional dan drainase yang berada di wilayah Kota Samarinda dan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Persoalan lain yang turut disampaikan adalah antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah titik di Kota Samarinda. Wawali berharap adanya penambahan kuota BBM untuk Kota Samarinda guna mengurangi antrean dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Berbagai persoalan ini kami sampaikan agar dapat dicarikan solusi bersama dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait,” kata Saefuddin Zuhri.

Menanggapi berbagai persoalan yang disampaikan tersebut, Dirjen Otda Cheka Virgowansyah menyatakan kesiapannya untuk membantu menjembatani Pemerintah Kota Samarinda dengan kementerian maupun lembaga yang memiliki kewenangan atas persoalan tersebut.

Melalui forum Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah ini, Pemerintah Kota Samarinda berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin kuat, sehingga berbagai persoalan strategis di daerah dapat segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Samarinda dapat berjalan semakin optimal. (EKO/ASYA/KMF-SMR | FOTO: BAYU/DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda