Wali Kota Andi Harun Respons Aspirasi Warga Korpri Pelita 8

SAMARINDA. KOMINFONEWS — Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun menerima audiensi perwakilan warga Perumahan Korpri Pelita 8 Sambutan di ruang kerjanya, Balai Kota Samarinda, Senin (10/8/2026) siang.

Audiensi tersebut membahas sejumlah persoalan yang menyentuh kebutuhan dasar warga. Utamanya, kejelasan status kepemilikan dan aspek hukum atas tanah yang saat ini ditempati. Termasuk fasilitas penunjang seperti akses jalan dan ketersediaan air bersih.

Didampingi Kepala BPKAD Samarinda H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si, Plt Kepala Disperkim Muhammad Cecep Herly, ST, MT, Plt Inspektur Kota Samarinda Firdaus Akbar, ST, M.Si, serta Ketua TWAP H. Syaparudin, S.Sos bersama jajaran, Andi Harun menegaskan bahwa persoalan aset menjadi salah satu fokus penting Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Menurutnya, setiap aset pemerintah harus ditelusuri secara cermat. Statusnya harus jelas dan pengelolaannya wajib ditempatkan pada landasan hukum yang benar.

“Aset menjadi salah satu fokus utama perhatian saya saat ini. Kita sedang menelusuri aset dan meletakkannya pada hukum yang sebenarnya,” tegas Andi Harun.

Bagi Wali Kota, kepastian hukum bukan sekadar persoalan administrasi. Kejelasan status aset diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan tertib, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Di sisi lain, Andi Harun juga merespons kebutuhan warga terhadap akses air bersih. Ia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Perumda Tirta Kencana, perusahaan daerah milik Pemkot Samarinda yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan layanan air bersih.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Samarinda untuk memastikan persoalan warga tidak berhenti pada forum audiensi. Setiap aspirasi akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dan penanganan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Andi Harun menegaskan, pemerintah hadir untuk memberikan kepastian. Baik kepastian hukum atas aset maupun pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.

“Kepastian hukum harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga,” demikian semangat yang ditegaskan dalam audiensi tersebut. (HER/KMF-SMR | FOTO: ARY/DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda