Andi Harun: Transformasi Digital Bukan Sekadar Aplikasi, tapi Perubahan Cara Pemerintah Bekerja

SAMARINDA, KOMINFONEWS — Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa transformasi digital di lingkungan pemerintahan bukan sekadar perlombaan memperbanyak aplikasi atau pengadaan perangkat teknologi, melainkan perombakan mendasar terhadap cara birokrasi bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat.

Penegasan itu disampaikannya saat menerima audiensi mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Firda Zulivia Abraham, di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Samarinda, Rabu (26/8/2026). Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dialog, membahas kepemimpinan, transformasi digital, pemerintahan berbasis data, hingga perubahan relasi kekuasaan di era digital.

Pertemuan tersebut turut didampingi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda, Suparmin, S.E., M.Eng.

Dalam kesempatan itu, Andi Harun menggarisbawahi pentingnya transisi dari pola kerja lama yang berbasis asumsi menuju tata kelola berbasis data dan bukti atau government by evidence.

“Data tidak boleh berhenti hanya sebagai data. Data harus menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi basis pengambilan keputusan,” ujarnya.

Ia mencontohkan penyaluran bantuan sosial yang menuntut akurasi data tinggi guna mencegah salah sasaran dan pemborosan anggaran. Menurutnya, indikator keberhasilan digitalisasi sangat sederhana, yakni keputusan yang semakin tepat, birokrasi yang semakin ringkas, dan anggaran yang lebih efisien.

“Kalau menggunakan digitalisasi tetapi tetap mahal dan rumit seperti cara konvensional, berarti digitalisasinya belum berhasil,” tegasnya.

Andi Harun juga menyoroti pergeseran relasi kerja di era digital. Menurutnya, kebijakan publik kini tidak lagi bertumpu mutlak pada figur pimpinan semata, melainkan terdistribusi bersama para pengelola data, sistem informasi, serta pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan informasi.

“Digitalisasi tidak menghilangkan kekuasaan kita. Digitalisasi hanya mengubah bentuk dan distribusi kekuasaan tersebut,” jelasnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, justru memperkuat akuntabilitas karena setiap keputusan memiliki jejak data dan setiap pengelola data memiliki tanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan.

Untuk menjaga kualitas data, Pemerintah Kota Samarinda memperkuat budaya verifikasi data lintas perangkat daerah melalui ruang data yang digunakan untuk menguji sumber, keterbaruan, hingga metadata informasi yang digunakan dalam pengambilan kebijakan.

“Ini data Anda. Anda mengambilnya dari mana? Anda membuka metadata-nya? Data ini tahun berapa?” ujarnya, menggambarkan proses verifikasi yang dilakukan.

Di sisi lain, Andi Harun menilai transformasi digital tidak akan berhasil tanpa perubahan budaya manusia di dalam organisasi. Budaya organisasi, katanya, lahir dari budaya individu, sehingga aparatur harus memiliki kemauan untuk belajar, beradaptasi, dan keluar dari zona nyaman.

Ia menempatkan keteladanan sebagai bagian penting dari kepemimpinan digital. Menurutnya, pemimpin harus menjadi orang pertama yang menjalankan perubahan sebelum meminta aparatur mengikutinya.

“Saya harus menjadi pembelajar dalam soal kepemimpinan digital. Saya tidak boleh hanya meminta orang lain berhemat sementara saya sendiri tidak berhemat. Keteladanan berarti saya harus menjadi pelopor. Saya yang harus memulai,” tegasnya.

Andi Harun menekankan bahwa transformasi digital harus dirasakan langsung oleh masyarakat, yakni mampu memangkas waktu, biaya, dan kerumitan pelayanan yang selama ini menjadi beban warga.

Layanan administrasi yang sebelumnya mengharuskan masyarakat datang dan mengantre kini dapat disederhanakan melalui sistem daring.

“Kalau memilih versi digital, masyarakat bahkan tidak perlu datang. Dokumen dapat dikirimkan secara digital,” jelasnya.

Ia menambahkan, digitalisasi juga harus mampu memperkecil ketimpangan akses, sehingga masyarakat tidak perlu memiliki kedekatan dengan pejabat atau birokrasi untuk memperoleh informasi dan layanan pemerintah.

“Dulu, kalau seseorang dekat dengan wali kota, mungkin lebih mudah mengakses informasi. Sekarang tidak perlu saling mengenal. Masyarakat dapat mengakses informasi yang sama,” ujarnya.

Semangat tersebut, menurutnya, sejalan dengan upaya menghidupkan kembali budaya gotong royong di tengah masyarakat dalam bentuk gotong royong digital. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat dapat terhubung, menyampaikan aspirasi, sekaligus ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

Di akhir pertemuan, Andi Harun kembali menegaskan bahwa transformasi digital bukanlah proyek teknologi semata.

“Digitalisasi bukan proyek teknologi. Digitalisasi adalah proyek perubahan kekuasaan, proyek perubahan budaya organisasi, dan proyek perubahan cara pemerintah bekerja,” tegasnya.

Ia menyebutkan, ukuran keberhasilan transformasi digital bukan seberapa banyak aplikasi yang dibuat, melainkan seberapa besar perubahan tersebut menghadirkan keputusan yang lebih tepat, pelayanan yang lebih mudah, birokrasi yang lebih akuntabel, anggaran yang lebih efisien, serta akses publik yang semakin terbuka dan setara.

“Muaranya tetap satu, yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan umum,” pungkasnya. (YAS/ASYA/KMF-SMR | FOTO: ARY/DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda