Sekda Samarinda Matangkan Penyaluran Hibah MUI, Administrasi dan Kesiapan Anggaran Jadi Perhatian

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mematangkan proses penyaluran hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Rapat Koordinasi Hibah MUI yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda), Lantai II Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Sekda Kota Samarinda, Neneng Camelia Shanti, S.T., M.Si., serta dihadiri Plt. Asisten I Suwarso, A.Ks., M.Si., Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Fahrul Hamid, S.E., M.Si., dan sejumlah perangkat daerah terkait.

Pembahasan difokuskan pada pematangan mekanisme penyaluran hibah, kesiapan administrasi, serta penyesuaian alokasi anggaran dengan kondisi keuangan daerah. Langkah ini dilakukan agar penyaluran hibah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memiliki kepastian dalam pelaksanaannya.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas perbedaan mekanisme penganggaran hibah MUI dengan hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ). Jika anggaran LPTQ telah tersedia dalam anggaran murni, hibah MUI dialokasikan melalui anggaran perubahan sehingga memerlukan penyesuaian serta penyelesaian sejumlah dokumen administrasi.

Salah satu perhatian utama adalah percepatan penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), termasuk memastikan mekanisme penandatanganan dan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekda Neneng menekankan pentingnya mempersiapkan seluruh proses administrasi hibah sejak tahap perencanaan. Menurutnya, jangan sampai kegiatan sudah berjalan, sementara dokumen pendukung dan proses administrasinya belum diselesaikan.

“Ke depan, seluruh kebutuhan hibah harus dipersiapkan lebih awal. Jangan sampai ketika kegiatan sudah berjalan atau memasuki tahap pencairan, administrasinya justru baru diproses. Kita ingin semuanya tertata dengan baik dan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Selain aspek administrasi, rapat juga menyoroti pentingnya memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Ketersediaan anggaran dalam dokumen perencanaan harus diselaraskan dengan kondisi kas daerah agar pelaksanaan pencairan dapat dilakukan secara realistis.

Sekda menegaskan bahwa setiap keputusan terkait penyaluran hibah harus mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, komitmen pemerintah dalam mendukung kegiatan kemasyarakatan tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan kewajiban belanja daerah lainnya.

“Yang harus kita perhatikan bukan hanya ketersediaan anggaran dalam dokumen, tetapi juga kesiapan kas daerah. Karena itu, semuanya perlu dihitung dan dikoordinasikan dengan baik agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala,” ujarnya.

Untuk memastikan penyaluran hibah berjalan sesuai ketentuan, tim juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat guna melakukan reviu terhadap aspek administrasi dan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian serta meminimalkan potensi kekeliruan dalam pelaksanaan hibah.

Selain itu, koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Bagian Hukum juga menjadi bagian penting dalam menuntaskan proses administrasi, termasuk pembahasan mekanisme penandatanganan NPHD dan penerbitan keputusan terkait hibah.

Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas kemungkinan penyederhanaan tata kelola administrasi hibah melalui penyusunan SK induk yang dilengkapi lampiran sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Gagasan ini akan dikaji lebih lanjut bersama perangkat daerah terkait dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan kewenangan pejabat penandatangan.

Tidak hanya untuk tahun berjalan, Pemkot Samarinda juga mendorong penataan perencanaan hibah tahun 2027 agar dapat dipersiapkan lebih awal. Upaya tersebut meliputi inventarisasi kebutuhan, penginputan dalam dokumen perencanaan, hingga penyelesaian persyaratan administrasi.

Melalui koordinasi lintas perangkat daerah ini, Pemkot Samarinda berharap penyaluran hibah dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah agar dukungan pemerintah terhadap lembaga dan kegiatan kemasyarakatan dapat terlaksana secara optimal. (YAS/ASYA/KMF-SMR | FOTO: CHRIS/DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda