Ditulis oleh 
SAMARINDA, KOMINFONEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menggelar rapat koordinasi guna menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Samarinda. Rapat ini diikuti oleh instansi terkait di lingkungan Pemkot Samarinda dan Pemprov Kalimantan Timur, termasuk TWAP, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Samarinda, Kodim 0901, Polresta Samarinda, dan PT PLN Samarinda.
Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, M.Si., memimpin jalannya rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Mangkupelas, lantai II Gedung Balai Kota Samarinda, pada Rabu (29/01/2025) sore.
Dalam beberapa hari terakhir, intensitas curah hujan yang tinggi di Kota Samarinda dan sekitarnya telah menyebabkan sejumlah kawasan tergenang. Selain faktor hujan, banjir juga diperparah oleh kondisi air Sungai Mahakam yang sedang pasang.
Berdasarkan data yang dihimpun, banjir telah merendam 96 RT yang tersebar di Kecamatan Samarinda Utara, Sungai Pinang, Samarinda Ulu, Palaran, Sungai Kunjang, dan Loa Janan Ilir. Secara keseluruhan, 2.463 unit bangunan terdampak, dengan total 2.798 KK atau 9.406 jiwa.
Dalam rapat tersebut, BMKG, BWS, BPBD, Basarnas, dan relawan secara bergiliran menyampaikan laporan terkait penyebab banjir, wilayah terdampak, jumlah warga yang terdampak, serta kerugian materiil yang tercatat. Selain itu, turut disampaikan berbagai langkah yang telah diambil, termasuk penyaluran bantuan oleh Pemkot Samarinda melalui OPD terkait, dengan dukungan dari TNI/Polri serta para relawan.
Bantuan yang telah diberikan mencakup pembangunan dapur umum, pendistribusian bahan makanan bagi warga yang masih bisa memasak sendiri, bantuan makanan siap saji seperti nasi bungkus, hingga upaya evakuasi bagi warga yang terjebak banjir.
Dalam arahannya, Marnabas menekankan bahwa data yang dikumpulkan sangat krusial dalam menentukan langkah selanjutnya, termasuk status siaga darurat hidrometeorologi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika situasi memburuk, status tersebut akan direkomendasikan kepada Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, untuk ditingkatkan menjadi status tanggap darurat hidrometeorologi.
Menurut BMKG, potensi curah hujan masih cukup tinggi hingga 3 Februari 2025. Menyikapi hal tersebut, Marnabas mengimbau semua pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi, agar langkah-langkah penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat demi membantu masyarakat yang terdampak banjir. (MAF/KMF-SMR)
Tinggalkan Komentar