Jaga Stabilitas Inflasi, Wawali Samarinda Minta Pengawasan Pangan dan BBM Diperkuat

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M., meminta seluruh perangkat daerah memperkuat pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok serta distribusi bahan bakar minyak (BBM). Pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan stok, tetapi juga harus diikuti intervensi harga yang tepat sasaran dan pengawasan distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Arahan tersebut disampaikan Saefuddin saat memimpin rapat internal Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang dirangkaikan dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Nasional secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Balai Kota Samarinda, Senin (9/11/2026).

Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, tersebut turut membahas kenaikan harga gula pasir dan tarif angkutan udara serta evaluasi dukungan pemerintah dalam Program 3 Juta Rumah. Sementara itu, dalam pembahasan internal, Pemkot Samarinda mengevaluasi perkembangan harga pangan, ketersediaan pasokan, efektivitas Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga distribusi BBM dan LPG.

Berdasarkan hasil pemantauan, harga daging sapi segar tercatat sekitar Rp170 ribu per kilogram, bawang putih Rp28 ribu per kilogram, Minyakita Rp15.700 hingga Rp16 ribu per liter, serta ayam broiler sekitar Rp36 ribu per kilogram. Adapun stok ayam beku tercatat sekitar 30 ton. Sementara itu, persediaan beras Bulog mencapai sekitar 4.300 ton dengan ketahanan stok hingga dua bulan. Penyaluran minyak goreng tercatat sebanyak 450.689 liter.

Terkait intervensi harga, Saefuddin meminta pelaksanaan GPM ke depan lebih tepat sasaran. Penentuan lokasi tidak hanya berdasarkan permohonan kelurahan, tetapi juga harus mengacu pada pemetaan harga di sekitar pasar tradisional sehingga kegiatan tersebut benar-benar menjangkau wilayah yang membutuhkan intervensi.

Perumda Varia Niaga juga didorong segera menindaklanjuti informasi mengenai pemasok cabai dari pemerintah pusat dengan kisaran harga Rp30 ribu hingga Rp31 ribu per kilogram. Negosiasi dan kepastian pasokan perlu segera dilakukan agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu menjaga keterjangkauan harga cabai di Samarinda.

Pada sektor BBM, Pertamina melaporkan persediaan Pertalite sekitar 2.092 kiloliter (KL), Biosolar 2.015 KL, dan Pertamax 1.100 KL, dengan ketahanan pasokan sekitar lima hingga delapan hari. Penambahan kapasitas pelayanan juga dilakukan di SPBU Jalan Pangeran Suryanata, dari empat menjadi lima nozzle, disertai peningkatan pasokan harian dari 16 KL menjadi 24 KL.

Meski demikian, Saefuddin meminta pengawasan distribusi diperkuat, termasuk terhadap potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan berpelat nomor luar Kalimantan Timur. Pertamina diminta memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengawasan agar tidak ada celah pengisian berulang di sejumlah SPBU berbeda.

Dalam rapat tersebut, Satgas turut melaporkan penanganan delapan tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan BBM, yang terdiri atas dua kasus Biosolar dan enam kasus Pertalite. Saefuddin meminta penindakan tidak hanya menyasar operator di lapangan, tetapi juga menelusuri tanggung jawab manajemen hingga pemilik SPBU apabila terbukti terlibat atau membiarkan terjadinya pelanggaran.

Lebih jauh, Saefuddin mengingatkan agar koordinasi pengendalian inflasi tidak berhenti pada penyampaian laporan. Personel yang mengikuti rapat harus konsisten agar perkembangan dan arahan dapat diteruskan dengan baik. Setiap rekomendasi juga wajib ditindaklanjuti sesuai tanggung jawab masing-masing.

“Ini harus ada effort-nya, harus ada efeknya kepada bulan ke depannya. Jangan begitu datang, selesai rapat, pulang, selesai. Harapan kita ada tindak lanjutnya. Kalau habis rapat didiamin ya sudah, hanya rutin duduk manis habis itu selesai. Nggak ada efeknya. Nggak ada manfaatnya,” ujarnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda, Nadya Turisna, S.STP., M.Si.; Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Syamsu Nur; perwakilan Pertamina Patra Niaga, Perum Bulog, BPS Samarinda, dan BMKG Samarinda; Direktur Utama Varia Niaga; Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda; serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Samarinda.

Melalui penguatan koordinasi, pengawasan harga, dan penertiban distribusi, Pemkot Samarinda terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Saefuddin berharap seluruh pihak tidak berhenti pada laporan dan pembahasan, tetapi bergerak menjalankan tindak lanjut secara konsisten agar upaya pengendalian inflasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (VE/AUL/ASYA/KMF-SMR|Foto.JIR/DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda