Ditulis oleh 
SAMARINDA, KOMINFONEWS- Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, memberikan arahan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok. Ia menekankan pentingnya pengendalian harga bahan pokok, khususnya cabai yang banyak didatangkan dari luar daerah, dan berharap terjalin kerja sama yang baik dengan pemasok guna menjaga ketersediaan dan kestabilan harga di pasar.
Dinas Perhubungan (Dishub) diminta memastikan kelancaran transportasi dan distribusi kebutuhan pokok dengan berkoordinasi bersama Pertamina serta para penjual di Samarinda. Langkah ini penting untuk menjamin pasokan bahan pokok tetap aman dan terjangkau oleh masyarakat.
Terkait isu takaran minyak goreng merek tertentu yang diduga kurang dari seharusnya, Wakil Wali Kota menekankan agar Dinas Perdagangan terus memantau peredaran komoditas tersebut dan mengambil langkah tegas sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah juga diminta mengantisipasi praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, telah mengumumkan penarikan Minyak tersebut dari pasaran setelah laporan mengenai volume minyak yang tidak sesuai takaran, menimbulkan keresahan di masyarakat.
Dalam hal Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Saefuddin Zuhri mengungkapkan bahwa dengan adanya kebijakan dilakukan efisiensi, maka penyaluran sementara ditunda sambil menunggu payung hukum yang jelas untuk langkah selanjutnya.
Wawali juga mengingatkan seluruh jajaran yang terlibat agar bekerja dengan niat ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, serta menekankan pentingnya bekerja dengan manfaat agar menjadi amal shaleh.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Rutin Mingguan sendiri, di tingkat nasional dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah. Kegiatan yang berlangsung di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri ini dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Rapat koordinasi berlangsung serius dengan menghadirkan beberapa pembicara, di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid; Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Aris Marfai; Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan; dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. (ASYA/KMF-SMR)
Tinggalkan Komentar