Ditulis oleh 
SAMARINDA.KOMINFONEWS — Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda yang langsung di bawah komando Wakil Wali Kota Samarinda Dr Rusmadi mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas melalui virtual Zoom di ruang rapat Sembuyutan Balaikota Samarinda, Senin (05/02/2024).
Rakor yang merupakan agenda rutin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia ini dibuka Irjen Kemendagri Tomsi Tohir dan pemaparan disampaikan dari beberapa kementerian terkait.
“Presiden Joko Widodo mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi. Dimana tingkat inflasi di bulan Januari 2,57 persen (y-o-y) turun dibandingkan bulan Desember sebesar 2,61 persen,” ucap Tomsi dalam arahannya saat membuka mewakili Mendagri Tito Karnavian.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah akan terus besinergi untuk dapat menjalin kerjasama antardaerah dalam rangka pengendalian harga inflasi, untuk mencapai capaian inflasi yang terkendali.
Mewakili Menteri Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim dalam kesempatan menjadi narasumber mengatakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bertujuan memberi atensi kepada daerah yang ada di wilayah Indonesia yang memiliki angka inflasi yang tinggi, serta memaparkan beberapa upaya dalam mengendalikan inflasi di daerah. Upaya itu diantaranya menjalin kerja sama antardaerah, sidak pasar, operasi pasar murah dalam rangka pengendalian harga inflasi.
Dirjen PDN juga memaparkan mengenai Permendag No.31 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan dari Permendag No.50 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Sementara Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyampaikan dalam paparannya, secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH sampai dengan minggu keempat Januari turun dibandingkan minggu sebelumnya.
Ia menyebutkan komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah didominasi oleh minyak goreng, beras, cabai merah, telur ayam ras dan gula pasir.
Terkait pembahasan rencana aksi daerah (RAD) penyandang disabilitas, dimana ditegaskan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam arahannya terkait ini, Pemerintah Kota mengacu pada RAD Penyandang Disabilitas Pemerintah Provinsi dalam penyusunan kebijakan. Dalam penyusunan RKPD, RPJMD dan RPJPD yang selaras dengan RAN Penyandang Disabilitas dan RAD Penyandang Disabilitas. Kemudian, pemerintah daerah juga diminta agar melaksanakan Musrenbang Inklusif dari level desa/kelurahan hingga kabupaten/kota.
Tak kalah penting lagi, sinergi lintas pemerintah dan pihak non pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang inklusif.(DON/KMF-SMR)
Tinggalkan Komentar