Ditulis oleh 
SAMARINDA.KOMINFONEWS – Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan kesiapan penuh Pemerintah Kota Samarinda dalam menyukseskan program nasional pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Komitmen tersebut disampaikannya saat menghadiri Pertemuan dengan Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia sekaligus Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, yang digelar di Pendopo Odah Etam, Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Sabtu (24/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Saefuddin hadir mewakili Wali Kota Samarinda dan menekankan bahwa Samarinda telah mengambil langkah konkret sejak dini.
Ia mengungkapkan bahwa pembentukan koperasi di 59 kelurahan Kota Samarinda telah mencapai lebih dari 50 persen dan ditargetkan tuntas sepenuhnya pada Juni 2025, guna menyambut peluncuran nasional program Koperasi Merah Putih pada 12 Juli 2025.
“Kami siap 100 persen. Sebagian koperasi sudah terbentuk, dan sisanya tengah dalam proses. Ini adalah program strategis, dan Samarinda tidak ingin tertinggal,” tegas Saefuddin yang pernah menjadi Legislator DPRD Kaltim ini.
Ia menambahkan, sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Samarinda sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi lintas OPD yang langsung dipimpin Wali Kota Samarinda, menghadirkan kepala OPD, para camat, lurah, dan perwakilan BUMD.
Bahkan Wali Kota Samarinda dalam rapat koordinasi itu menugaskan Wawali bersama Asisten II dan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian untuk melakukan rapat lanjutan dan pemantauan langsung ke kelurahan.
Adapun Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Dinas Koperasi akan memberikan pendampingan terkait legalitas dan operasional koperasi. Dukungan awal dari Pemkot Samarinda adalah membiayai akta pendirian koperasi ke notaris.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah se-Kaltim dalam menggerakkan kelurahan dan desa.
Ia menyampaikan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan arahan langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, dan akan menjadi fondasi ekonomi rakyat berbasis komunitas.
“Pemerintah mengalokasikan Rp3 miliar per koperasi sebagai subsidi modal awal. Tenornya 6 tahun dengan bunga rendah. Koperasi bebas mengembangkan unit usaha sesuai potensi wilayah masing-masing,” jelas Ferry.
Ia menambahkan, total anggaran yang disiapkan pemerintah pusat untuk ekosistem koperasi desa sangat besar, yakni Rp250 triliun untuk pengembangan koperasi, Rp300 triliun untuk KUR berbasis koperasi, serta Rp200 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang seluruhnya akan dikelola melalui koperasi.
Ferry juga menyarankan agar desa atau kelurahan tidak perlu membangun kantor baru, melainkan memanfaatkan aset yang sudah ada sebagai kantor koperasi.(DON/KMF-SMR.Foto: Afdani Dokpim)
Tinggalkan Komentar