Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Tekankan Kebijakan HET

SAMARINDA. KOMINFONEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Rutin Mingguan secara virtual, Senin (13/1/2025) siang. Rapat dipimpin Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tomsi Tohir diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia. Acara ini diikuti melalui zoom meeting yang berlangsung di Ruang Sambuyutan Kompleks Balai Kota, mulai pukul 09.00 WITA.

Turut hadir Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan didampingi Kabag Perekonomian Yuyum Puspitaningrum, unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda. Tomsi Tohir mengatakan pertemuan ini merupakan Rakor ke-112 sejak September 2022.

"Kita telah mencapai hasil yang luar biasa selama satu tahun koordinasi kita dalam pengendalian inflasi, ditutup dengan angka sebesar 1,57 persen di tahun 2024. Ini merupakan angka pencapaian terbaik sejak Indonesia merdeka. Tentunya berkat kerja sama kita semua. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian, Lembaga, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Forkopimda, dan terutama seluruh TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Red) atas kerja sama dan dedikasi yang luar biasa," ujar Tomsi.

Mengawali pemaparannya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini melaporkan bahwa komoditas penyumbang kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Januari 2025 meliputi cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Berdasarkan data SPD2KP hingga 10 Januari 2025, 36 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara dua provinsi mencatat penurunan.

Kadiv Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Epi Sulandari memaparkan rencana pengadaan gabah dan beras 2025. Target pengadaan DN sebesar 3 juta ton setara beras. Rinciannya, Gabah Kering Panen (GKP) 1,2 juta ton (setara 600.000 ton beras), pembelian Gabah Kering Giling (GKG) 1,4 juta ton (setara 900.000 ton beras), dan pembelian beras 1,5 juta ton. Puncak panen diperkirakan terjadi pada Maret hingga Mei 2025, sehingga strategi penyerapan hasil panen menjadi fokus utama untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

Menanggapi paparan Bulog, Tomsi menyoroti di antaranya penurunan harga gabah di tingkat petani dan kenaikan harga beras di pasar. Ia menegaskan peran Bulog sebagai stabilisator harga, meminta fokus pada harga beras daerah HET tinggi dan upaya-upaya lain terkait gabah yang menurun dan beras HET tinggi.

“Daerah dengan harga tinggi, seperti Kabupaten Intan Jaya yang mencapai Rp54.772, perlu didorong untuk meningkatkan distribusi beras agar harga bisa turun,” ungkap Tomsi.

Di samping itu, Tomsi menginstruksikan agar pembahasaan ini dapat segera ditindaklanjuti terkait HET beras tinggi dan harga gabah menurun. Khususnya TPID dan Satgas Pangan Daerah agar melakukan pengecekan banner terpasang dengan benar dan baik di toko pengecer minyak goreng minyakita dan terus memonitor perkembangan ketersediaan stok di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan upaya menanam dan mempersiapkan strategi antisipasi agar harga hasil panen tidak jatuh. 

“Data-data berkaitan penanaman, panen, dan mekanisme penyerapan harga harus menyiapkan perencanaan dengan sebaik-baiknya" tandasnya.

Sementara Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan menyoroti pentingnya penegakan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng merk minyakita. Sejak penetapan HET pada pertengahan tahun 2024 sebesar Rp15.700 per liter, ditemukan pengecer di beberapa daerah yang menjual di atas harga yang ditentukan.

Sebagai upaya, Menteri Perdagangan juga meminta kepala daerah kab/kota khususnya Dinas Perdagangan untuk terus melakukan pengawasan terkait HET  minyakita di tingkat distributor kabupaten/kota. 

Selain mensosialisasikan HET minyakita, pihaknya juga mengimbau untuk memasang banner minyak goreng murah di setiap toko pengecer terdaftar. Rencananya minggu ini diberikan surat edaran kepada pengolah pasar seluruh Indonesia untuk membuat banner ini dan dipasang di toko pengecer.

Usai mengikuti Rakor, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Kota Samarinda, Isfihani melakukan rapat teknis TPID. Ia meminta Perum Bulog, Varia Niaga, dan OPD terkait melakukan persiapan apa saja yang harus dibenahi agar inflasi di hari besar keagamaan tetap stabil. 

Sesuai arahan Plt Sekjen, Isfihani meminta Dinas Perdagangan menindaklanjuti terkait pemasangan banner di toko pengecer minyak goreng minyakita sebagai sosialisasi harga minyak murah.

"Mudah-mudahan di tahun 2025, pihak-pihak terkait saling bersinergi dan berperan aktif dalam melaksanakan program-program pengendalian inflasi seperti pasar murah, pasar penyeimbang, dan lain-lain," harapnya. (VE/HER/KMF/SMR)