Ditulis oleh 
SAMARINDA. KOMINFONEWS - Keberhasilan pembangunan di Kota Samarinda terlihat sungguh nyata. Pesatnya pembangunan di berbagai sektor menjadi bukti nyata keberhasilan pembangunan dimaksud. Terutama selama tiga tahun belakangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr H Andi Harun dan Wakil Wali Kota (Wawali) Dr H Rusmadi. Usai dilantik Februari 2021 lalu, keduanya langsung tancap gas dengan berbagai program yang dirumuskan dalam 10 program unggulan Wali Kota Samarinda.
Dari 10 program unggulan tersebut, salah satunya pengendalian banjir. Perlahan namun pasti, buah baik dari hasil kerja bersama itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Banjir pun mulai teratasi dengan titik genangan yang berkurang serta durasi genangan di titik-titik rawan banjir yang hanya sebentar.
Salah satu kerja yang paling nyata untuk pengendalian banjir ini adalah normalisasi aliran Sungai Karang Mumus (SKM). Persoalan pelik yang selama ini dihadapi adalah relokasi bangunan sepanjang bantaran SKM yang dianggap menghalangi kegiatan normalisasi dan penurapan. Namum selama kepemimpinan Wali Kota Dr H Andi Harun, tercatat sudah cukup banyak bangunan yang direlokasi demi mendukung kegiatan normalisasi. Tercatat saat ini sudah ada kurang lebih 500 bangunan sepanjang bantaran SKM yang dibebaskan. Itu tersebar di berbagai titik. Di antaranya di Jalan Dr Sutomo Gang Nibung, Seberang Gang Nibung, belakang Pasar Segiri, di Jalan Tarmidi, segmen sungai mati di dekat Gunung Lingai, serta di daerah Betapus. Bahkan berkat sosialisasi dan komunikasi yang baik, akhirnya semua itu bisa dibebaskan tanpa menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
"Alhamdulillah, berkat komunikasi persuasif yang kita lakukan dengan dibantu para ketua RT, lurah, dan camat, akhirnya warga juga bisa memahami dan mendukung kegiatan normalisasi SKM ini. Ya, karena memang ini untuk kepentingan bersama," kata Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Ananta Diro Nurba saat dikonfirmasi Kominfonews, Rabu (17/4/2024) siang.
Dengan 500 bangunan yang dibebaskan saja, dampak baik dari pengendalain banjir sudah dirasakan. Apalagi jika nanti semua bangunan sepanjang bantaran SKM dibebaskan dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penurapan.
"Target kita di tahun 2024 ini ada 400 bangunan lagi yang kita bebaskan demi mendukung kegiatan penurapan untuk normalisasi SKM. Di antaranya di Gang Tanjung, Jalan Abdul Muthalib, Jalan Lambung Mangkurat, dan beberapa segmen lainnya. Mohon dukungan dari segenap warga. Yang pasti, anggaran untuk pembebasan sudah siap," ungkapnya.
Diterangkan Ananta, normalisasi SKM ini bersinergi dengan Pemprov Kaltim dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV. Pemkot Samarinda melalui Dinas PUPR melakukan pembebasan lahan. Selanjutnya Pemprov Kaltim bertugas melakukan pengerukan sungai. Sedangkan BWS bertugas melakukan penurapan sepanjang bantaran SKM. (HER/KMF-SMR)
Tinggalkan Komentar