579 Kali

SAMARINDA. KOMINFONEWS - Pemerintah Kota Samarinda terus berserius dalam menangani kasus stunting di kota Samarinda. Setelah sebelumnya dilakukan rapat sinkronisasi dan integrasi data kesehatan, kali ini digelar Rembuk Stunting Kota Samarinda sekaligus penandatangan komitmen bersama penanganan stunting terintegrasi.

Rembuk Stunting dengan mengangkat tema Aksi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Kota Samarinda Dalam Rangka Menciptakan SDM yang Unggul, Religius, Berdaya Saing dan Berbudaya berlangsung di ruang Mangkupelas Balaikota Samarinda dan juga secara zoom meeting, Rabu (20/7/2022).

“Kegiatan hari ini sebuah rembuk yang sangat penting upaya kita untuk percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari membangun kota Samarinda dan bangsa ini kedepan,” ucap Rusmadi mengawali sambutannya.

Rusmadi berpesan dalam memenuhi target percepatan penurunan stunting yang selalu ditekankannya adalah persoalan data.

“Data ini penting. Selain itu tak kalah penting jangan ada ego. Bukan zamannya, sekarang ini zamannya berkolaborasi,” pesan Rusmadi lagi.


Masih dalam kesempatan itu, Rusmadi mengungkapkan persoalan pernikahan dini di kota Samarinda yang menempati kasus tertinggi kabupaten/kota di Indonesia, sehingga menjadi perhatian serius dalam upaya percepatan penurunan stunting.

“Berarti pentingnya pembekalan kepada remaja, kemudian kelompok pemuda yang siap menikah perlu mendapat perhatian. Kemudian yang tak kalah penting untuk mendapat perhatian adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Kelompok ini yang perlu mendapatkan perhatian,” tegasnya.

Dikatakan Rusmadi jika tidak diberikan perhatian bahkan tidak mengetahui jumlah ibu hamil, ibu yang sedang menyusui, menyusui antara tuntas atau tidak hingga persoalan di enam bulan pertama, berarti kehilangan langkah untuk memastikan stunting.

“Kelompok sasaran berikutnya adalah bayi. Dimana paling rawan di 1.000 hari pertama. Jangan sampai kita kehilangan langkah,” tegasnya.

Rusmadi mengemukakan pula bahwa dari jumlah rumah tangga sebanyak 168.485 keluarga, yang resiko stunting sebanyak 51.035 keluarga.

“Kita punya data juga ibu hamil 14.803, tetapi ibu yang menyusui baru tercatat 56 persen, yang tuntas memberikan asi eklusif sebanyak 67 persen dari jumlah yang menyusui,” bebernya.

Menurutnya terhadap kelompok-kelompok sasaran tadi itulah yang harus dilakukan intervensi.

“Tentunya yang dilakukan adalah aksi-aksi yang efektif,” imbuh Rusmadi lagi.


Adapun prevalensi stunting kota Samarinda berdasar data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 Samarinda merupakan terendah ke empat di Kaltim sebesar 21,6 persen dengan target 17,99 persen di tahun 2022 demi menuju target nasional 14 persen di tahun 2024.

Dalam rembuk itu pengarahan tim leader regional 4 oleh Tenaga Ahli Manajemen Data dan System INEY LGCB REG 04 Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri M Annas, Penyampaian Hasil Analisis Situasi dan Rancangan Rencana Kegiatan Program Penurunan Stunting Terintegrasi oleh Dinas Kesehatan Samarinda, dan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting di Kaltim oleh Bappeda Kaltim.

Dalam Rembuk itu, selain jajaran OPD terkait di lingkungan Pemkot termasuk Camat, Lurah dan Pimpus juga dihadiri Bappeda Provinsi, Dinkes Provinsi, organisasi profesi diantaranya HAKLI, IDI, IDAI dan IBI serta PKK kota Samarinda.(DON/KMF-SMR)

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Disetujui Semua Fraksi DPRD, Walikota Beri Apresiasi

Berita Sebelumnya

Wali Kota Samarinda Hadiri Puncak Peringatan HKG PKK ke 50

Berita Selanjutnya

Yang Lain di Kesehatan

Tinggalkan Komentar