31 Kali

SAMARINDA. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Sugeng Chairuddin mewanti wanti kepada seluruh kepala perangkat daerah bahwa  pengadaan bukan hanya sekedar melakukan pemilihan penyedia, tetapi juga ada beberapa keluaran penting yang harus diperhatikan.
Demikian Sugeng ketika membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpres Republik Indonesia no 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, ruang utama Balaikota, Selasa, (23/10)
Menurut Sugeng belanja pemerintah harus dilakukan efisien, hal ini yang coba dilakukan para pemangku kepentingan kunci, untuk penguatan kebijakan pengadaan dan mendukung keberhasilan inisiatif reformasi pengadaan pemerintah.
Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan  yang saat ini telah terbit Perpresno 16/2018 pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.
“Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang berat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program/kegiatan yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD red),” terangnya.
Dikatakannya, dalam melaksanakan program tersebut tentu saja harus melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, pengangaran, pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri dengan selalu berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan didapatkan hasil pembangunan berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.
“Perlu adanya saling kerjasama antara pihak terkait terutama antara bagian pengadaan barang/jasa dengan Bagian Hukum, Administrasi Pembangunan, Inspektorat Daerah, Bappeda, BPKAD dan seluruh perangkat daerah,” tegas Sugeng.
Narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Wisnu Setyo Wijoyo Kepala Bidang Pengembangan Program dan Pemantauan Evaluasi menambahkan salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah e-purchasing atau pembelian secara elektronik.
Layanan berbasis IT ini juga memberikan kemudahan dalam evaluasi kualifikasi penyedia barang yang dilakukan tanpa melalui lelang. Seluruh daftar barang akan tersedia dalam database sistem.
"Dengan pemanfaatan e-purchasing atau pembelian secara elektronik lewat e-katalog pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan lebih cepat dan efisien," ungkap Wisnu. (kmf7/kmf2)

Kumpulkan Camat dan Lurah, Bahas Penanganan Pengungsi Sulteng

Berita Sebelumnya

Sudah 33 Kampung KB, 2019 Tuntaskan 59, Pencanangan HKG PKK KKBPK-Kes ke 46 di Sindang Sari

Berita Selanjutnya

Tinggalkan Komentar