573 Kali

SAMARINDA. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin meminta kelonggaran kepada BPJS Kesehatan dengan adanya wabah Covid-19. Hal ini diungkapkan Sugeng saat memimpin Rakor melalui video teleconference Kamis (9/4) oleh Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Kota Samarinda di tempat kerja masing-masing. Rakor ini diikuti Ketua komisi IV DPRD Kota Samarinda, Asisten I Kota Samarinda, Kepala OPD Terkait, Kepala BPJS Cabang Samarinda, Dirut RS Tentara, RS I.A. Moeis, RS Hermina, RS Dirgahayu, Apindo, Pepabri. 

 

Sugeng mengatakan pada peserta rapat bahwa untuk pertama kali Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Kota Samarinda bertemu melalui rapat video teleconference. Karena ini sudah anjuran dari Pemerintah Pusat untuk melakukan Physical Distancing dan bekerja dari rumah.

 

“Pertemuan ini sangat penting karena di tengah maraknya wabah Covid-19 ini banyak permasalahan muncul, terutama segi ekonomi yang terus terpuruk dengan banyaknya perusahaan gulung tikar dan mem-PHK karyawannya, sehingga salah satunya berimbas terhadap iuran BPJS,” terang Sugeng.

 

Ditambahkan pula bahwa masalah-masalah yang muncul akibat dampak dari Covid-19 akan menjadi PR bersama.

 

“Semua ini akan menjadi PR kita bersama, beberapa masukan dari peserta video teleconference yang ikut akan dijadikan bahan evaluasi. Pembahasan seperti ini kalau di waktu normal dan dilaksanakan dengan pertemuan langsung tidak akan jadi masalah, karena kaitannya menyangkut data dan angka kalau sekarang kondisi kita memang tidak memungkinkan untuk rapat bersama. Nanti akan kita kroscek antara data di Disdukcapil, BPJS, serta dari Dinsos, sehingga tidak ada selisih penganggaran,” tambahnya.

 

Pemerintah Pusat mengintruksikan pada situasi Covid-19 saat ini daerah wajib merefocusing dan relokasi kegiatan-kegiatan APBD. Dikatakannya selama adanya wabah ini Pemkot Samarinda melalui APBD memfokuskan refocusing kegiatan karena dampaknya juga sangat luas.

 

Diakuinya penganggaran refocusing ini akan berpengaruh terhadap tanggungan Pemerintah Daerah kepada BPJS, tetapi intinya Pemkot Samarinda siap melunasi tanggungan daerah setelah semua masalah Covid-19 ini bisa teratasi karena sudah intruksi dari pusat.

 

“Kami hanya memberi masukan saja kepada BPJS yang terpenting tetap jalan saja dengan membuat regulasi terbaru kaitannya dengan wabah Covid-19 supaya bisa diberi kelonggaran dan memberlakukan apa yang dilakukan seperti negara yang perlu pengorbanan terutama saat ekonomi sedang terpuruk,” pungkas Sugeng. (KMF5)

 

Penulis: Afdani —Editor: Doni

Lawan Covid-19 Dengan Gemes, Barkati Bersama Alumni Diklat PIM III Bagi-Bagi Masker

Berita Sebelumnya

Kadar Zakat Fitri Di Samarinda Telah Ditentukan, Tertinggi Rp 60 Ribu

Berita Selanjutnya

Tinggalkan Komentar