66 Kali

WONOSOBO. Wajar jika tahun lalu Pemkot Samarinda mencatat prestasi sebagai kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dengan meraih penghargaan dari Menkum HAM. Pasalnya diawal kepemimpinan Walikota Samarinda Syaharie Jaang hingga di periode kedua, tetap ramah HAM terhadap penyandang disabilitas.


Jaang dalam komitmennya pada toleransi sosial terhadap penyandang disabilitas telah memberikan fasilitas bagi para penyandang cacat. Bahkan tidak sedikit mereka yang diangkat sebagai pegawai honor di Pemkot Samarinda.


“Kita tidak membeda bedakan dengan pegawai lainnya. Bahkan mereka pun berbaur dengan pegawai lain, termasuk di rumah jabatan walikota mereka pun ada di tempatkan di sini. Tiap tahun kita mengangkat mereka sebagai pegawai honorer, tidak sedikit juga mereka yang bergelar sarjana,” ungkap Jaang dalam kesempatan mengikuti Festival HAM ke-5 HAM 2018 dengan tema "Merawat Keragaman, Memupuk Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan" di Wonosobo Jawa Tengah, Selasa (13/11).


Tidak hanya itu, Jaang menyampaikan di kantor-kantor bahkan di tempat-tempat umum termasuk mal-mal juga disiapkan fasilitas penunjang disabilitas seperti toilet dan akses jalan.
“Kantor pemerintahan juga memberikan pelayanan yang baik kepada penyandang disabilitas karena mereka memiliki hak yang sama, namun karna keterbatasan maka mereka perlu mendapatkan  perlakuan yang sama. Apalagi kantor yang langsung memberikan pelayanan ke masyarakat. Terutama tolilet, akses masuk ke kantor dan laktasi dan toilet khusus untuk perempuan,” tutur Jaang.


Terkait kegiatan yang dibuka ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Keynote speaker, Jaang mengatakan acara ini memberikan insprisasi  dalam kepedulian kepada sesama.


“Kami harapkan dalam diskusi/seminar ada rekomendasi-rekomendasi yang dapat ajukan sebagai perubahan Indonesia ke depan,” ucap Jaang.


Apalagi, menurut Jaang masih banyak masyarakat melihat dari sisi negatif akibat marakanya info medsos yang tidak terfilter dengan baik.


Jaang mengemukakan, tolerensi sosial harus dipupuk sebaik mungkin agar tidak terjadi diskomunikasi yang bisa menimbulkan konflik. “Perlu melibatkan semua stakeholder seperti akademisi, pakar dalam hal tolerensi, keberagaman dan inklusi,” tegas.


Peranan pakar dalam menanamkan persepsi tentang pemahaman yaang benar dalam hal toleransi, keberagaman dan inklusi sosial juga merupakan sesuatu yang penting.
Mengingat pentingnya acara yang berlangsung 13-15 November, Jaang menugaskan Sekda Sugeng Chairuddin dan Plt Asisten I Tejo Sutarnoto untuk menggantikannya karena banyak tugas di Samarinda.


Tampak mendampingi Walikota dalam kesempatan itu, Kepala Diskominfo Samarinda Aji Syarif Hidayatullah, kepala Bappeda Asli Nuryadin, dan Kabag Hukum Masril.(kmf1)


Penulis: Dayat

 

4 Sekolah Dinilai, Target Tembus LSS Tingkat Nasional

Berita Sebelumnya

Komisi Informasi Nilai Keterbukaan Diskominfo Samarinda

Berita Selanjutnya

Tinggalkan Komentar