196 Kali

IMPLEMENTASI Smartcity Kota Samarinda mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengundang Kota Samarinda untuk memaparkan kemajuan implementasi Smartcity Kota Samarinda di Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (9/11) lalu.


Hadir mewakili Pemerintah Kota Samarinda, Kepala Dinas Kominfo Kota Samarinda Dr Aji Syarif Hidayatullah dan Kepala Bappeda Kota Samarinda Dr Asli Nuryadin. Diskusi dikemas dalam format Focus Group Discussion (FGD) Kajian Implementasi Smart City di Indonesia yang dipandu Kepala Sub Direktorat dan Dukungan Teknis Kemenkeu RI Dudi Hermawan.


Tampil pada sesi pemaparan kedua bersama Kota Semarang dan Kabupaten Badung, Samarinda merupakan satu satunya daerah asal Kalimantan. Untuk sesi pertama terdiri dari Kota Bogor, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Palalawan.


Dudi menyampaikan kegiatan FGD ini dilaksanakan karena Kemenkeu RI melalui Menteri Sri Mulyani meminta jajarannya mempelajari dan mengkaji inisiatif Kota Cerdas (smartcity) yang sudah diimplementasikan di beberapa daerah.


”Dari implementasi ini, Ibu Menteri ingin mengetahui, apakah sudah berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan apakah konsep smartcity yang diimplementasikan mampu menyelesaikan permasalahan kota,” ungkap Dudi.


Ia mengemukakan, Samarinda terpilih menjadi narasumber FGD karena berdasar hasil evaluasi Kementerian Kominfo, bahwa tingkat improvement implementasi smartcity Samarinda adalah yang tertinggi.


Dalam FGD waktu itu, paparan Kota Samarinda diawali oleh Kadis Kominfo dengan pokok pembahasan seputar perkembangan dan kemajuan implementasi Smartcity di Samarinda. Apa saja output yang sudah dihasilkan, bagaimana outcome dan impactnya terhadap masyarakat dengan gamblang disampaikan mantan kepala BKD Samarinda ini.


Dalam paparannya Kadiskominfo menyampaikan juga mengenai beautifikasi Citra Niaga beserta perencanaan kedepannya yang akan dikembangkan sampai tahap ke-4.


Terkait dukungan pendanaan yang menjadi faktor penting dalam implementasi dipaparkan lugas oleh Kepala Bappeda Samarinda.


Asli mengutarakan besaran anggaran untuk implementasi Smartcity dan sumber pendanaannya yang tidak hanya melalui APBD Kota Samarinda, tetapi juga ada bantuan keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur dan ada pula CSR dari korporasi.


Forum diskusi selanjutnya membahas mengenai perlunya insentif bagi daerah di Tahun 2020 untuk proses adopsi teknologi dalam implementasi smartcity, diantaranya dana insentif dibutuhkan untuk peningkatan skill SDM Aparatur Sipil Negara, integrasi sistem antar perangkat daerah, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat di daerah.(kmf1)


Penulis: Dayat

Komisi Informasi Nilai Keterbukaan Diskominfo Samarinda

Berita Sebelumnya

“Lanjutkan Perjuangan Kami !”

Berita Selanjutnya

Tinggalkan Komentar