38 Kali

SAMARINDA. Walikota Samarinda Syaharie Jaang bersama kepala daerah lainnya di Kaltim berkomitmen melakukan upaya pemberantasan korupsi di daerah yang dipimpinnya.
Hal ini setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Kota Se-Kalimantan Timur serta Sosialisasi Implementasi Perjanjian Kerja Sama, di kantor Gubernur Kaltim, Selasa (30/10).
Acara ini dibuka Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih serta Walikota Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres seluruh Kaltim. Pemaparan Sosialisasi disampaikan beberapa narasumber antara lain Inspektur II Sugeng Haryono, Koordinator Jampidsus Sarjono, Wadir Tipikor Bareskrim Kombes Pol Djoko Poerwanto.
“Alhamdulillah, kami selalu berupaya dalam pemberantasan korupsi. Bahkan kita pun tak luput dengan selalu berkonsultasi dengan aparat hukum terhadap hal yang kita perlu ketahui agar tidak salah melangkah. Apakah dengan kejaksaan, BPK, BPKP dan jajaran terkait lainnya,” ucap Jaang.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini sesuatu yang sangat luar biasa dan Kalimantan Timur adalah yang ke-24 dari seluruh wilayah Indonesia.
“Ini bagian penting dalam penindakan masalah tipikor. Provinsi kaltim berharap APIP dan APH bisa saling bersinergi untuk penindakan masalah tipikor di wilayah Kaltim, harapan kita adalah hukum pidana adalah jalan terakhir bagi aparat pemerintahan yang tersandung hukum tipikor. Semua harus berkomitmen untuk sama – sama mengawal dalam menangani pengaduan masyarakat yang mempunyai landasan hukum yang kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia, khususnya wilayah Kaltim,” jelas Wagub. (kmf5)

Kampung KB Mampu Kembangkan Inovasi

Berita Sebelumnya

Bahas DED Dermaga, Tekankan Parkir dan Ruang Pejalan Kaki

Berita Selanjutnya

Tinggalkan Komentar