Gebyar Pajak 2025, Wali Kota Pastikan Setiap Rupiah Pajak untuk Kepentingan Rakyat

SAMARINDA. KOMINFONEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Gebyar Pajak Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 di Arutala Ballroom Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Selasa (2/12/2025) siang. Acara yang dihadiri para wajib pajak, pelaku usaha, dan mitra pemerintah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal nasional.

Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun dalam sambutannya menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini berada dalam fase penyesuaian sejak APBD Perubahan 2025 hingga berlanjut di APBD Murni 2026. Penyesuaian ini terjadi akibat kebijakan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi anggaran melalui pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

“Ini kebijakan nasional. Tidak ada pilihan, selain kita mendukung. Tetapi ada hikmahnya. Dengan kondisi seperti ini, kita bisa evaluasi ke dalam. Jangan-jangan selama ini kita terbiasa dengan belanja yang relatif boros,” tegas Andi Harun.

Wali Kota kemudian mengungkap salah satu pos belanja daerah selama ini yang dinilai tidak efisien, yaitu belanja makan minum yang nominalnya mencapai lebih dari Rp90 miliar. Menurut dia, jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan kesulitan pemerintah dalam menggali pendapatan.

“Mencari Rp10 miliar saja kita sangat sulit. Retribusi parkir bahkan tidak pernah tembus Rp7 miliar. Sementara, kita justru belanja makan minum begitu besar. Kita harus akui, itu sangat boros,” ujarnya.

Untuk itu, Wali Kota menekankan perlunya perubahan budaya kerja, termasuk membiasakan rapat tanpa snack atau konsumsi, agar belanja lebih efisien. Belanja makan minum tetap diperbolehkan pada kegiatan tertentu yang melibatkan pihak luar, tetapi dengan porsi yang jauh lebih kecil.

Ia juga menyampaikan agar seluruh perangkat daerah mengefisienkan perjalanan dinas yang selama ini juga dinilai boros dan tidak proporsional.

“Saya minta semua diefisienkan. Kondisi ini harus jadi hikmah bagi kita untuk memperbaiki pola kerja dan menata belanja daerah dengan lebih bijak,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota menekankan kembali komitmen pemerintah terhadap pengelolaan anggaran, terutama dalam penggunaan pendapatan dari pajak dan retribusi masyarakat.

“Kami berkomitmen, setiap rupiah yang kami dapat dari rakyat, akan kami belanjakan secara baik, benar, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Andi Harun juga menyoroti tantangan besar pembangunan Samarinda, termasuk persoalan pengendalian banjir yang membutuhkan biaya tinggi dan tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu atau dua tahun anggaran. Ia menyebut fase ini sebagai 'shock fiskal', di mana pemerintah harus bekerja lebih cermat dalam menata keuangan daerah.

Dalam hal pendapatan, Wali Kota meminta kerja sama dari para pengusaha untuk tertib membayar pajak. Pemkot membuka ruang bagi wajib pajak yang merasa keberatan untuk mengajukan permohonan keringanan, yang selanjutnya akan dikaji sesuai ketentuan.

Lebih jauh, Wali Kota mendorong masyarakat untuk menggunakan pembayaran digital dalam transaksi pajak daerah. Selain lebih transparan, sistem pembayaran digital membuat setiap transaksi tercatat secara otomatis dan langsung masuk ke basis data Bapenda.

Dalam acara Gebyar Pajak ini, Pemkot memberikan berbagai hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada warga yang taat membayar pajak dan menggunakan digital pay. Bahkan, Wali Kota menambah dua hadiah umrah yang langsung diundi di lokasi acara.

“Kalau pemenangnya non-muslim, kita konversikan dalam bentuk uang setara biaya umrah. Kita harus inklusif, karena daerah kita beragam. Tidak boleh ada diskriminasi. Semua warga Samarinda sama,” tegas Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Samarinda, Cahya Ernawan, Ak., M.Si menyampaikan bahwa acara ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada wajib pajak pribadi maupun badan yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah dalam membiayai pembangunan.

“Kami ingin mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Pajak yang dibayar masyarakat akan kembali untuk mendukung berbagai program pembangunan, khususnya di Kota Samarinda,” ujarnya. (HER/KMF-SMR | FOTO: TOM/DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda