551 Kali

Dengan keluarnya kebijakan dari Pemerintah Pusat tersebut, maka Pemkot Samarinda kini tengah mewaspadai terhadap aktivitas pertambangan yang terhenti akibat peraturan tadi, sehingga bisa meninggalkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Wakil Wali Kota Samarinda H Nusyirwan Ismail dalam kunjungannya disela-sela kegiatan inspeksi tambang belum lama ini berharap dampak kebijakan tadi yang berlaku secara nasional setidaknya bisa mengajak perusahaaan pertambangan yang profesional untuk bergerak. Kendati menurut Wawali pada umumnya pemegang IUP di Samarinda lebih banyak menjual hasil batubaranya ke dalam negeri. ”Artinya ada yang perlu saya tekankan bagi perusahaan yang tidak profesional seperti tidak memiliki pengalaman, ragu-ragu serta tidak memiliki perhitungan yang baik dalam antisipasi pengelolaan lingkungan, sebaiknya saran saya jangan bekerja.” tegasnya.

Mengingat jelas Nusyirwan Pemkot akan terus mengejar kewajiban reklamasi kepada perusahaan yang masih beraktivitas maupun yang terhenti saat ini sesuai dengan Undang-Undang Minerba dan juga lingkungan. Karena hal ini juga berdasar pada kota Samarinda yang jumlah penduduknya semakin padat ditambah peningkatan pemukiman yang bergerak terus terutama di daerah Kecamatan Samarinda Utara. Terkait selektif pasar ekspor tadi, dirinya sangat bersyukur, karena kebijakan tersebut setidaknya bisa mengerem para pengusaha untuk tidak berlomba-lomba menggali batubara tanpa bertanggung jawab terhadap lingkungan. ”Makanya di Samarinda sendiri saat sekarang sudah ada inventarisasi yang menunjukan 26 perusahaan batubara tidak aktif dan tidak membuat rencana pertambangan untuk tahun 2014,” sebutnya. Bahkan ia mengancam untuk mencabut IUP secara massal apabila dalam satu tahun tidak membuat rencana pertambangan maupun membayar jaminan reklamasi berdasar ketentuan Pertambangan.

”Karena kita khawatir apabila izin ini masih dipegang mereka yang tidak profesional ditambah melempar kegiatan penambangannya ke subkontraktor lain pastinya sangat berbahaya karena bisa saja berpotensi mengarah kepada kerusakan apabila dikerjakan bukan pada ahlinya tentu ini harus diwaspadai,” ungkap Nusyirwan.HMS5

Berita Kritikan Diistilahkan Tulisan

Berita Sebelumnya

Penyegaran Pejabat di Awal 2014

Berita Selanjutnya

Tinggalkan Komentar