112 Kali

    JAKARTA. Pemerintah Kota Samarinda kembali meraih penghargaan pelayanan publik. Kali ini dua OPD sekaligus menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) karena dinilai telah memberikan pelayanan publik terbaik kepada warga Samarinda.

    Dua OPD itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda meraih penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori Pelayanan Prima (A) tahun 2018, dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk) kategori Pelayanan Sangat Baik (A-) tahun 2018.

    Penghargaan ini langsung diterima walikota Samarinda Syaharie Jaang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) Syafruddin di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (27/11).

    “Alhamdulillah kita kembali meraih apresiasi dari Pemerintah pusat melalui Men PAN RB. Semoga penghargaan yang didapat ini semakin menjadi pelecut semangat bagi aparatur pelayanan untuk terus melayani warga dengan baik dan ikhlas khususnya, dan ASN umumnya, juga tidak berhenti berinovasi dalam kemudahan pelayanan,” ungkap Jaang didampingi kepala DPMPTSP Akhmad Maulana dan kepala Discapilduk Abdullah.

    Jaang juga menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang terus bekerja keras memberikan pelayanan.

    “Bukan hanya capek tenaga, juga capek hati. Tidak jarang juga harus menerima omelan warga, tapi tetap harus tegar melayani. Saya juga berterima kasih kepada warga yang juga komitmen dengan aturan yang dibuat aparatur pelayanan yang semata-matanya untuk kemudahan dan kenyamanan serta terhindar masalah hukum, jadi bukan sengaja mempersulit warga,” tutur Jaang.

    Tentunya, Jaang sangat senang warga sudah membiasakan diri mengurus perizinan maupun administrasi kependudukan tanpa menggunakan jasa calo. “Dengan terobosan yang dilakukan oleh OPD OPD pelayanan, kita upayakan untuk mempermudah dan kenyamanan. Jadi tidak perlu menggunakan jasa calo lagi,” pinta Jaang.

    Jadi, katanya penghargaan ini diperoleh buah hasil dari kerja keras seluruh elemen yang terlibat mulai dari pihak swasta dan termasuk masyarakat bahu membahu memberikan dukungan dan kontribusi untuk pelayanan terbaik sebagai bentuk perwujudan clean government dan good government.

    “Apa yang diraih ini tidak instan, dan proses perjalanan cukup panjang. Untuk itu mari kita pertahankan dan tingkatkan lagi pelayanan publik,” pesannya.

    Penghargaan ini berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 176 Tahun 2018 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018, evaluasi pelayanan publik tahun 2018. Ini dilakukan pada unit penyelenggara pelayanan publik di 34 provinsi dan 208 di tingkat kabupaten/kota. Evaluasi telah dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2018.

    Menteri Syafruddin menjelaskan, evaluasi bukan untuk menentukan benar atau salah, bukan pula untuk menumbuhkan kompetisi yang meng-gradasi kualitas pelayanan publik dan bukan sebagai “pacuan / perlombaan” yang mendiskriminasi kualitas.

    “Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan asistensi bagi kekurangan sehingga bisa diperbaiki, serta mendorong terwujudnya clean and good governance, serta lebih mendorong bagaimana pelayanan itu bermanfaat langsung bagi rakyat,” ucap Syafruddin. (kmf2)

Penulis: Doni

Sekda Lepas Kontingen Porprov ke Kutim

Berita Sebelumnya

Genjot Industri Pariwisata dengan City Branding

Berita Selanjutnya

Yang Lain di Informasi OPD

Tinggalkan Komentar