102 Kali

       SAMARINDA. Pemkot Samarinda terus komitmen menjalankan program Smart City dan beberapa kali mendapat apresiasi dari pemerintah. Tak heran, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Sugeng Chairuddin sampai memberikan warning (peringatan) kepada OPD yang tidak memberikan kontribusi akan dipotong operasionalnya.

        Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Blue Print Smart City dengan pembicara Adityo Hidayat dari PT Gama Techno Indonesia dan Dedy Sushandoyo dari SBM ITB  garapan Diskominfo Samarinda di aula rumah jabatan Walikota Samarinda, Rabu,(5/12).

        Sugeng Chairuddin menegaskan maksud tujuan untuk Smart City adalah bersusah payah mengubah mindset kebiasaan terdahulu. “Mindset harus kita ubah, meski ini sangat berat mengubah kebiasaan lama seperti kita mempunyai dokumen selengkap apapun tetapi kalau eksekusi di lapangannya tidak sejalan percuma saja. Alhamdulillah dokumen Kota Samarinda dalam penyusunan Smart City, kita sudah mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Sehingga OPD harus menyesuaikan, kalau OPD-nya tidak mempunyai kontribusi terhadap peningkatan PAD dan tidak ada program yang bisa menarik anggaran baik itu dari Provinsi atau Pusat maka untuk operasionalnya akan kita evaluasi bisa dipotong jadi tidak ada lagi perjalanan – perjalanan dinas yang tidak ada implementasinya,” tegas Sugeng. 

        Tetapi sebutnya jika OPD bisa membuat terobosan inovasi yang menghubungkan programnya dengan program prioritas Pemerintah Kota dan bisa memberikan solusi maka akan didukung. 

        Sebenarnya lanjut Sugeng perubahan di Kota Samarinda sudah sangat signifikan dibandingkan 10 tahunan yang lalu, bagaimana perkembangan sangat pesat dan Smart City adalah kota yang pintar dengan kemudahan akses masyarakatnya. 

        “Saya berharap SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ) ini dijalani dengan sungguh–sungguh karena bisa saja blue print ini dikarang sedemikian rupa tetapi tinggal action di lapangannya saja bagaimana, dalam memakai blue print ini tolong kepada OPD bisa satu visi. Bagaimana RTRW-nya dan prakteknya jangan amburadul yang asal- asalan saja,” ucap Sugeng. 

        Menurutnya harus bisa menjaga dokumen–dokumen sesuai aturan yang ada pondasinya dengan memulai sekarang karena nanti yang akan menikmati Kota Samarinda anak cucu. “Seperti masalah banjir ini ada 3 persoalannya, pertama adalah Samarinda daerah rendah yang sejajar dengan permukaan air sungai Mahakam jadi mulai dulu memang sudah banjir, kedua drainase kita juga banyak yang kurang berfungsi, ketiga disebabkan oleh banjir kiriman yang disebabkan alam. Sehingga keinginan semua pihak kita ini bisa dikenang sebagai Kota Smart City bukan Kota Banjir. Oleh sebab itu langkah – langkahnya sudah disiapkan oleh OPD terkait,” tutupnya.

        Kadiskominfo Samarinda Aji Syarif Hidayatullah  menegaskan Smart City sebagai program besar yang bukan hanya milik Diskominfo tetapi adalah program besarnya Kota Samarinda. “Berbicara Smart City tidak hanya berbicara tentang teknologi saja, tetapi bisa berarti luas seperti membicarakan masyarakat, banjir, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya,” tuturnya.     

        Ditambahkan Dayat—demikian Aji disapa, Bappeda sudah memasukkan Smart City ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga ditekankan kepada OPD dalam membuat programnya lebih mengacu kepada Smart City. 

        “Kenapa Diskominfo membuat pertemuan seperti ini, tujuannya jangan sampai bila blue print sudah jadi, tetapi OPD masih simpang siur tidak sejalan programnya seperti apa yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Kita hanya mengarahkan juga menerima masukan apa yang harus dibuat oleh OPD yang sejalan dengan visi misi yang dibuat oleh Walikota,” tandas Dayat.(kmf5)

Penulis: Afdani

SPBE untuk Tingkatkan Kinerja, Bukan Jadi Beban

Berita Sebelumnya

Satpol PP hingga DLH Ikuti Pelatihan Video Editing

Berita Selanjutnya

Yang Lain di Informasi OPD

Tinggalkan Komentar