80 Kali

SAMARINDA. Dinas Informatika dan Komunikasi (Kominfo) Kota Samarinda, bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar sosialisasi hubungan komunikasi sandi dan implementasi sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.


Sosialisasi yang dilaksanakan di ruang utama Balaikota, Rabu (14/11) ini menghadirkan narasumber Analis Proteksi Keamanan Siber Mohammad Nur Afif S.St dari  BSSN.


Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Samarinda Kumarul Zaman mengatakan, sosialiasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman kepada ASN, agar lebih bijaksana dalam mengelola informasi.


Apalagi sebutnya dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, sangat mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi, juga membuka celah kerawanan atau kebocoran informasi yang bersifat rahasia di lingkup pemerintahan.


Ketua Panitia Sosialisasi Asrani mengatakan, tujuan penyelenggaraan sosialisasi ini untuk menjalin hubungan komunikasi sandi antar OPD di lingkungan Pemkot Samarinda, dapat menciptakan harmonisasi komunikasi dalam rangka menjaga kerahasiaan sandi antar OPD.


“Melalui sosialisasi ini juga untuk mendorong kepada PNS dapat menjadi pegawai fungsional sandiman di setiap OPD,” ungkap Asrani pegawai Diskominfo Samarinda.


Yang tidak kalah penting lagi, sebutnya untuk memberikan motivasi kepada setiap OPD supaya mempunyai “Sertifikat Elektronik” dengan tanda tangan digital (Digital Signature) dalam rangka mempercepat layanan kepada masyarakat. juga diharapkan kepada seluruh peserta sosialisasi nanti agar dapat mengimplementasikannya ke instansi masing – masing.


“Perlu kami laporkan bahwa penerimaan surat masuk pada triwulan tiga sebanyak 100 buah surat, 90 persen surat dari Kasa Kemendagri melalui Jaring Komunikasi Sandi Negara (JKSN), sisanya 10 persen dari Kementerian lainnya dengan berbagai konten”, terang Asrani.


Plh Sekda Endang Liansyah mengatakan, pada era teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini, masalah keamanan data seringkali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi.


Bahkan masalah keamanan seringkali ditempatkan pada urutan kedua, atau diurutkan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. "Padahal kebocoran data selama ini disebabkan karna keterbatasan SDM,” tambah Endang yang juga Asisten II Setkot Samarinda.(KMF13)


Penulis: Ferdi

Keberadaan Pertamini, Pemkot Fleksibel Sesuai Aturan. Hiswana Migas Jamin Stok Elpiji Natal dan Tahun Baru

Berita Sebelumnya

4 Sekolah Dinilai, Target Tembus LSS Tingkat Nasional

Berita Selanjutnya

Yang Lain di Informasi OPD

Tinggalkan Komentar