Optimalisasi Samagov, Diskominfo Tekankan Penghapusan Layanan Manual di Kelurahan

SAMARINDA. KOMINFONEWS – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda menggelar evaluasi digitalisasi kelurahan untuk meninjau efektivitas pemanfaatan aplikasi Samagov sebagai layanan publik berbasis digital. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Mall Pelayanan Publik (MPP) Samarinda, Senin (24/11/2025) siang.

Kegiatan dibuka Kepala Bidang Aplikasi dan Layanan E-Government Diskominfo Kota Samarinda Rahadi Rizal, S.E, bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Imam Gunadi, S.STP.

Rahadi Rizal dalam sambutannya menegaskan bahwa transformasi digital harus diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh kelurahan.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan seluruh kelurahan menjalankan layanan digital secara optimal, meminimalkan layanan manual, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Dalam paparan evaluasi, Kelurahan Loa Bakung tercatat sebagai kelurahan dengan jumlah layanan digital tertinggi. Kondisi ini sejalan dengan jumlah penduduk Loa Bakung yang termasuk terbesar di Kota Samarinda.

Namun, beberapa kelurahan lain dengan jumlah penduduk besar justru menunjukkan penggunaan layanan digital yang rendah. Temuan ini mengindikasikan masih adanya praktik pelayanan manual atau hybrid sehingga tidak tercatat di sistem.

“Dampaknya, proses seperti penomoran surat menjadi bermasalah, karena nomor yang dibuat secara manual tidak tersimpan di server,” jelas Rahadi.

Ia menegaskan bahwa idealnya seluruh layanan publik diproses melalui sistem digital. “Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kelurahan, kecuali bagi warga yang tidak memiliki smartphone,” katanya.

Setiap kelurahan juga telah difasilitasi perangkat digital seperti tablet, kios layanan, dan komputer. “Layanan manual sebaiknya dihapus, kecuali untuk jenis tertentu seperti surat tanah dan surat waris,” tambahnya.

Evaluasi juga menemukan sejumlah kendala teknis, terutama terkait kualitas jaringan internet di beberapa kelurahan. Diskominfo mencatat adanya penggunaan jaringan untuk aktivitas non-kerja, sehingga Bidang TIK menerapkan pembatasan melalui firewall pada jam layanan.

Keluhan mengenai jaringan lambat akan diteruskan kepada bidang terkait dan penyedia layanan, termasuk rencana peningkatan kapasitas bandwidth. Seluruh laporan kendala layanan diprioritaskan melalui grup WhatsApp helpdesk, agar terdokumentasi dalam sistem ticketing yang terintegrasi di dashboard Knowledge Management System (KMS). Admin dari semua kelurahan diwajibkan bergabung untuk memperlancar koordinasi.

Sejumlah kelurahan juga mengusulkan penambahan template surat pernyataan agar lebih mudah diakses masyarakat. Diskominfo selanjutnya menyiapkan layanan yang lebih fleksibel tanpa pembatasan cluster kelurahan.

Pemkot menarget 2026 sebagai tahun integrasi penuh seluruh layanan publik ke dalam Super App Samagov, dengan prioritas pengembangan aplikasi internal agar mempermudah proses integrasi.

Data menunjukkan adanya variasi aktivitas digital antar kelurahan. Kelurahan Jawa, Dadi Mulya, Sidodadi, dan Loa Bakung terpantau stabil dan aktif, sementara beberapa kelurahan lain mengalami penurunan karena masih mengandalkan layanan manual. Pendampingan akan difokuskan terutama bagi kelurahan yang baru mengadopsi sistem digital. (GRY/HER/KMF-SMR)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda