220 Kali

SAMARINDA. KOMINFONEWS – Pemerintah saat ini sedang merevisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) guna mewujudkan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, komprehensif dan dinamis.

Melalui Pertunjukan Kesenian Tradisional (Petunra), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mencoba mensosialisasikan RUU KUHP tersebut di Big Mall Kota Samarinda, Selasa (22/11/2022) sore.

Subkoordinator Penyusunan Program dan Pemantauan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Astrid Ramadiah Wijaya mewakili Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Bambang Gunawan mengatakan upaya pemerintah untuk merevisi dan menyusun sistem rekodifikasi hukum pidana nasional bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Belanda dan perlu segera dilakukan, sehingga sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia.


Pemerintah, sambung dia, mulai merancang RKUHP sejak tahun 1964, untuk mengganti KUHP yang berlaku saat ini, namun upaya RKUHP yang diserahkan kepada DPR dan dibahas tidak kunjung terwujud. Pada tahun 2004 tim baru pembuatan RKUHP dibentuk dan RKUHP diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada DPR untuk dibahas 8 tahun kemudian atau pada tahun 2012 kemudian DPR periode 2014 hingga 2019 menyepakati draft RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Draft RUU KUHP konsep pertama terdapat pada tahun 1964 sampai konsep saat ini tahun 2022.

“Artinya sudah hampir 60 tahun upaya pembaharuan hukum pidana dilaksanakan, Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas terkait RKUHP, Kemkominfo bekerja sama dengan Kemenkopolhukam, Kemkumham telah menyelenggarakan acara kick off dialog publik RKUHP untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta membuka dialog untuk menghimpun masukan dari masyarakat dan beberapa Kementerian dan Lembaga kemudian melalukan sosialisasi di 11 Kota untuk menyebarkan draft RKUHP serta menghimpun masukan dari seluruh elemen masyarakat,” ujar Astrid.


Dialog publik tersebut dikatakan Astrid dilakukan beberapa penyesuaian yang kemudian menghasilkan draft terbaru yang pada tanggal 11 November 2022 lalu draft tersebut telah diserahkan kembali kepada Komisi III DPR.

“Sosialisasi akan kembali dilanjutkan untuk menyampaikan informasi terkait RUU KUHP secara transparan dan massive sehingga mudah diakses dan diterima oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo menyelenggarakan acara ini dan diharapkan menjadi sarana diseminasi informasi terkait RUU KUHP kepada elemen publik serta bentuk partisipasi dalam melestarikan kebudayaan,” ujar Astrid.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Sekretariat Kota Samarinda, Sam Syaimu, mengatakan tujuan utama dari sosialisasi RUU KUHP ini agar masyarakat lebih banyak mengetahui bahwa pemerintah maupun DPR membahas RKUHP secara transparan.

“Sekali lagi, pemerintah dan DPR tidak diam-diam membahas Undang-Undang Pidana ini, semua bisa memberikan masukan, jadi silahkan bapak ibu mempelajarinya dan memberikan masukan,” tutupnya. (FER/TAM/KMF-SMR)

Pemkot Batu Jalin Sinergitas Dagang dengan Pemkot Samarinda, Sekda Berharap Bisa Dioptimalkan

Berita Sebelumnya

Tekan Angka Stunting, Pemkot Samarinda Gelar Diseminasi Audit Kasus Stunting

Berita Selanjutnya

Yang Lain di Informasi OPD

Tinggalkan Komentar