46 Kali

PALANGKA RAYA. Sebanyak Sembilan walikota di regional Kalimantan berkumpul di Palangka Raya dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) V Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan dengan tema Strategi Peningkatan Investasi di Kalimantan berdasarkan Potensi Daerah, 9-11 Oktober.
“Ada wali songo atau Sembilan walikota yang hadir di Rakerwil, baik yang langsung walikotanya atau yang mewakili dengan membawa surat mandate. Tujuan di sini akan membahas strategi peningkatan investasi daerah masing-masing, yang mana bisa saling berkolaborasi antar daerah,” ucap Walikota Palangka Raya Fairid Naparin dalam sambutan pada Rakerwil yang dibuka Pj Sekda Gubernur Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri.
Menurutnya, tercapainya keserasian dan kolaborasi investasi, sinergo potensi antar daerah dan atau dengan pihak ketiga sangat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam investasi sehingga Kalimantan dapat maju secara bersama-sama.
Tetapi, seperti disampaikan Manajer Kerjasama Antar Daerah, banyak yang menghambat investasi, seperti perizinan walaupun pemerintah sudah memberikan karpet merah, terbentur juga soal pembebasan lahan, kebijakan daerah yang kurang memberi keleluasaan pada investor dan lainnya.
Walikota Samarinda Syaharie Jaang mengatakan pesatnya pembangunan di kota Samarinda dan bertumbuhnya sektor sektor dunia usaha yang menyerap tenaga kerja besar, termasuk mal mal, perhotelan, restoran dan lainnya tidak terlepas dengan harmonisnya mereka menerima investor.
“Bahkan selalu saya katakan, saya sendiri yang akan mengalungi bunga di bandara kepada investor itu. Lihat saja, Sogo Samarinda adalah yang pertama di Kalimantan bahkan Indonesia Timur. Lebih dulu Samarinda daripada Makassar,” ucap Jaang.
Namun lanjut Jaang disisi lain pemerintah menghamparkan karpet merah bagi investor, tapi di sisi lainnya terkendala masalah pembebasan lahan lahan yang berlarut larut, bahkan membuang investor angkat kaki.
“Kita selama ini juga komitmen mempermudah investor dalam perizinan. Terbukti sudah banyak penghargaan dari pemerintah pusat terkait perizinan, bahkan kita adalah 11 daerah yang ditunjuk untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang satu satunya di Kalimantan untuk saat ini. Ini juga sebuah komitmen kami dalam menyedot investasi,” tegas Jaang.
Selain itu, lanjut Jaang dalam Rakerwil kemarin merekomendasikan agar perlu pengembangan proses pelayanan perizinan untuk mengintegrasi secaraa elektronik (OSS/Online Single Submission). Kemudian perlu adanya perbaikan regulasi yang mendukung penanaman modal.
“Untuk meyakinkan investor, perlu penyediaan potensi penanaman modal yang tujuannya memudahkan calon investor untuk berinvestasi, mengetahui arah kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal sesuai RT/RW dan kekuasaan investasi,” pungkasnya.
Dalam rakerwil ini, tampil sebagai pemateri Kemendagri Kasubdit Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Ala Baster dan Kasubdit Investasi Bappenas Dwi Martini.(kmf2)
Penulis: Doni

Ancaman Non Militer Diseminarkan

Berita Sebelumnya

Dari Uang Jajan, Yayasan Al Azhar Galang Dana Rp 25 Juta

Berita Selanjutnya

Yang Lain di Berita PPID

Tinggalkan Komentar