3345 Kali

SAMARINDA, KOMINFONEWS- Perbincangan dan diskusi santai berlangsung antara Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun dengan kalangan media, Senin (13/6/2022) di Anjungan Karamumus, komplek Balai Kota.

Didampingin Sekretaris Kota, Ir. Hero Mardanus Satyawan, MT dan Kepala Diskominfo, Dr. Aji Syarif Hidayatullah, M.Psi, dan Ketua TWAP Saparuddin, S.Sos, orang nomor satu di pemkot Samarinda ini menyambut ramah seluruh awak media yang hadir.

Dari organisasi wartawan ada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Juga hadir beberapa pengurus organisasi perusahaan media online yang ada di kota Samarinda.

Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan yang digelar oleh Diskominfo kota Samarinda ini juga berisi klarifikasi mengenai beberapa isu yang berkembang di media belakangan ini. Diantaranya soal tuduhan bahwa Wali Kota Andi Harun mengekang kebebasan pers dan membungkam bahkan menyerang (mengintimidasi) jurnalis.

Menyikapi tuduhan terasebut, Andi Harun dengan santun namun tegas mengklarifikasi bahwa beberapa tuduhan yang dialamatkan kepadanya adalah berlebihan. Ia menjelaskan beberapa hal yang sempat membuat kesalahfahaman antara dirinya dengan oknum jurnalis yang berujung pada terjadinya hubungan yang sedikit memanas.


Kepada perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Nofiyatul Chalimah yang mempertanyakan hal tersebut, Walikota menyatakan komitmennya dalam mendukung kebebasan pers. Bahkan dia juga menegaskan tidak pernah melakukan intimidasi maupun pembungkaman dengan meminta media menghapus (take down) postingan mereka.

"Saya tidak pernah membungkam media. Bahkan sejak masih menjadi anggota dewan, saya selalu terbuka kepada semua jurnalis yang ingin menggali berita. Tidak pernah ada wartawan yang saya tolak jika ingin mewawancarai," ujar Andi Harun menegaskan komintmennya pada kebebasan pers. Kalau mungkin ada  yang meminta dilakukannya takedown berita atau bahkan intimidasi, maka politisi Gerindra ini memastikan itu bukan atas perintah dia.

"Kalau ada oknum yang melakukan penekanan atau apapun kepada kalangan media, jangan serta merta dianggap itu dari saya." tandas Andi Harun.

Namun demikian Andi Harun juga meminta agar insan pers dengan senang hati meralat berita yang telah ditulisnya, sekiranya berita tersebut tidak benar atau kurang tepat, supaya tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap dirinya.

Dia mencontohkan persoalan berita renovasi rumah jabatan yang viral di media. Bagaimana sebagian jurnalis terkesan tidak objektif karena membesar-besarkan pembangunan kolam renang dan ruang sauna dalam proyek renovasi rumah jabatan yang bernilai sekitar 9 Milyar tersebut.

"Padahal kolam renang dan sauna itu hanyalah bagian kecil dari besarnya kegiatan renovasi rumah jabatan yang memang cukup banyak yang harus diperbaiki. Tapi yang dikesankan di beberapa media adalah biaya sebesar itu seolah hanya untuk pembuatan dua objek tersebut," papar Andi Harun.


Itupun menurut dia, kolam renang yang direncanakan berukuran kecil dan biasa saja, bukan kolam renang seperti di hotel-hotel berbintang. Demikian juga ruangan yang disebut sauna itu hanyalah ruang ganti setelah berolah raga yang ukurannya juga cuma 2 kali 3 meter dengan fasilitas sederhana. Memang direncanakan ada fasilitas mandi uap (sauna) nya. Namun diperkirakan tidak mencapai harga puluhan juta.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim, Intoniswan dalam masukannya menyarankan agar Wali Kota Andi Harun agak mengurangi penyampaian informasi "door stop" karena rentan menimbulkan kesalahan persepsi bila apa yang diperoleh wartawan melalui wawancara belum lengkap atau tuntas.

"Bahkan kalau perlu pak Wali menolak wawancara door stop kalau merasa tidak nyaman dengan pertanyaan wartawan," ujar Intoniswan.

Hal senada diungkapkan Ketua PWI Kaltim, Endro S Efendi. Menurut dia narasumber berhak untuk menolak diwawancarai bila merasa tidak nyaman dengan pertanyaan wartawan atau bila si wartawa tidak memiliki kompetensi. 

Sementara itu Muhammad Syukri dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menyatakan bahwa media yang dipimpinnya akan tetap memberitakan semua hal secara objektif meskipun dia sendiri mengaku belum memiliki kerjasama (kontrak) dengan Pemerintah Kota Samarinda.

Acara dialog dan diskusi yang berjalan penuh keakraban ini dimoderatori oleh Muhammad Khaidir dari Komisi Informasi (KI). Meski dalam hal ini ia mengaku bukan kafasitasnya selaku anggota Komisi Informasi, namun secara pribadi merasa terpanggil untuk memediasi dialog karena panggilan hati sebagai seorang yang berlatar belakang profesi jurnalis. 

Sebelum bubar para peserta diskusi sepakat akan terus menjalin silaturahmi. Bahkan kepala Diskominfo Aji Syarif Hidayatullah berjanji akan membuat forum-forum diskusi semacam coffee morning guna menindaklanjuti hubungan yang baik antara pemkot Samarinda dengan dunia pers. Kegiatan ini sebenarnya pernah diprogramkan sejak beberapa tahun lalu, namun terhenti lantaran ada wabah pandemi Covid-19. (Don/asya/kmf-smd).

Sekda Samarinda Hero Mardanus Buka Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional

Berita Sebelumnya

Lepas Kontingen Pesparawi ke Tingkat Nasional, Andi Harun Doakan Juara dan Beri Uang Saku

Berita Selanjutnya

Yang Lain di Berita PPID

Tinggalkan Komentar