SAMARINDA. Hasil evaluasi layanan publik selama tahun 2019 dibeberkan
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Selasa (10/12) pagi di
hadapan para Pimpinanan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda.
Sebanyak 47 OPD mulai dari UPTD Puskesmas, Kelurahan Kecamatan hingga
Dinas menerima Penghargaan Bidang Pelayanan Publik, Akuntanbilitas Kinerja dan
Kepatuhan LKHPN dari Pemkot Samarinda.
Penghargaan sendiri diserahkan langsung Wakil Walikota Samarinda,
Muhammad Barkati di aula rumah jabatan Walikota, Jl S Parman. Dari 47 OPD yang
menerima penghargaan, 3 diantaranya yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) menerima penghargaan double, baik dari Pemerintah Daerah
maupun Pemerintah Pusat.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota, Irmina Idang menjelaskan jika
pemberian penghargaan tersebut lebih kepada mengukur tingkat akuntabilitas
kinerja dengan berorientasi hasil terhadap pengguna anggaran yang bermuara pada
pelayanan publik yang telah dilakukan masing-masing OPD.
Metode penilaiannya sendiri sebutnya ada beberapa cara, yaitu pengamatan
atau kunjungan secara diam-diam di lokasi kerja OPD, serta mengecek ketersedian
dan kesesuaian dokumen baik secara fisik atau publikasi.
“Hingga hasil akhirnya kami memberikan penghargaan sesuai kriteria yang
kita inginkan, sehingga dengan prestasi tadi setidaknya sebagai bentuk
apresiasi dan motivasi semangat untuk memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.
Wakil Walikota Samarinda, Muhammad Barkati dalam arahannya menambahkan
jika penyerahan penghargaan tadi sebagai momentum untuk menentukan arah
pemerintahan yang lebih akuntabel dalam membangun birokrasi yang bersih dan
bebas dari korupsi.
“Saya memberikan apresiasi kepada OPD yang telah menerima penghargaan
hari ini, baik ditingkat regional hingga nasional dalam hal pelayanan publik,”
ucap Wawali.
Karena menurut Barkati, prestasi
yang telah diraih dalam hal pelayanan publik setidaknya ikut mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berdampak kesejahteraan kepada masyarakat. Karena
lanjutnya, pada intinya publik menginginkan agar birokrasi hadir secara dinamis
di tengah-tengah masyarakat, tentunya dengan harapan tidak ada lagi pelayanan
yang bertele-tele dan bebas dari pungli. Oleh itu, pentingnya dari sekarang
pihaknya membangun pemerintahan yang akuntabel.
“Pesan saa kepada penerima penghargaan pagi ini jangan berpuas diri dulu,
perjalanan kita masih panjang untuk menciptakan pelayanan yang lebih prima.
Karena apabila hari ini tidak sebaik
hari kemarin, tentunya kita tergolong orang merugi. Jadi, saya minta
untuk urusan birokasi kesampingkan dahulu urusan pribadi,” pesan Wawali
menutup. (kmf4)
Penulis: Ahmad Haidir --Editor: Doni
Tinggalkan Komentar