SAMARINDA. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng
Chairuddin mengatakan dalam mewujudkan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di
Samarinda semua OPD duduk bersama untuk satu tujuan. Hal ini disampaikannya
dalam Workshop Program KOTAKU di Hotel Grand Sawit, Rabu (13/11).
“Memang perlu kita akui bahwa kultur masyarakat Samarinda
ini berbeda dari kota lainnya di Kaltim, sehingga perlu pendekatan yang
berbeda. Secara struktur masyarakat Samarinda sudah modern, tetapi mindsetnya
masih tradisional,” ucap Sugeng.
Dikatakannya Pemkot Samarinda sudah mengupayakan, pertama
melalui dana APBD bahwa kebijakan sudah
jelas seperti misi dalam program strategis Walikota dalam mengatasi Kota Tanpa
Kumuh ada payung hukumnya.
“Yang kedua sinkronisasi dengan program Pemerintah Provinsi
Kaltim dan Pemerintah Pusat, sehingga program ini bisa menambah percepatan.
Ketiga kita lakukan dengan bantuan CSR lewat sosialisasi menghimbau kepada
pihak–pihak swasta bisa membantu,” tutur Sugeng.
Menurutnya, workshop ini ujungnya harus dieksekusi karena
kalau cuma workshop atau rapat–rapat saja tanpa aksi tidak akan bisa berhasil.
“Pemkot Samarinda sangat berkomitmen mendukung program ini.
Apapun kebijakan-kebijakan dalam dokumen strategis perencanaan Pemkot Samarinda
harus dilaksanakan sesuai aturan. Konsep penataan relokasi warga yang layak
dengan konsep konsolidasi lahan dan menjamin taraf hidup masyarakat tetap
sejahtera karena pasca relokasi ada masalah sosial yang perlu ditangani
bersama,” bebernya.
Kebijakan Kotaku secara Nasional menurut Sandy Eko Pramono,
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim berada di bawah Kementerian
PUPR.
“Semua OPD terkait harus duduk berdampingan. Yang menjadi
pantauan kami adalah jalan dan lingkungan, prasarana yang utama. Ditambah
persediaan air minum, itulah program sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kota. Warga yang direlokasi itu harus mendapatkan pelatihan keterampilan agar
di tempat yang baru sudah mandiri. Untuk Penanganan dan progress secara
nasional dokumen sudah disiapkan dan insya Allah mulai tahun depan siap
dieksekusi,” jelas Sandy.
“Maksud tujuan worksop ini sebenarnya kita mencoba
berkolaborasi penanganan masalah kumuh dari beberapa stakeholder baik OPD
terkait agar bisa satu tujuan, sehingga target nol persen di 2021 wilayah kumuh
bisa terpenuhi pada akhir masa jabatan Bapak Walikota Syaharie Jaang. Terutama
untuk kawasan yang rawan kebakaran
supaya bisa meningkatkan kualitas jalannya agar kendaraan PMK bisa masuk,”
ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Samarinda, Dadang
Airlangga.
Sementara Plh Kepala Diskominfo Samarinda, Syamsul Anwar
mengharapkan meski program Pemkot Samarinda saat ini lebih fokus ke sisi Sungai
Karang Mumus dulu, supaya tidak mengabaikan kekumuhan di sisi daratan.
“Jangan menciptakan kekumuhan baru, kalau berbicara masalah
kumuh itu luas bukan hanya dari sisi sungainya saja, tetapi dari sisi daratnya
juga penting. Paling gampang bila kita lihat jalan yang ada di Kota Smarinda
banyak diserobot pedagang warung kecil terutama penambahan bangunan di depan
rumah yang berakibat parkiran kendaraan jadi turun ke badan jalan,” bebernya.
Sementara lanjut Syamsul jika tidak ada tindakan dari aparat
pasti kedepannya semakin menjamur dan akan susah merapikannya.
“Semoga worksop ini tidak hanya seremonial belaka, jadi kumuh itu bisa juga dilihat dari
bangunan liar tanpa IMB yang tumbuh subur. Sedangkan untuk pemindahan warga di
tempat yang baru juga diharapkan ditunjang dengan fasilitas umum lengkap supaya
tidak menimbulkan masalah kekumuhan baru di tempat yang baru,” tutup Syamsul.
(kmf5)
Penulis: Afdani --Editor: Doni
Tinggalkan Komentar