82 Kali

SAMARINDA. Banjir masih jadi salah satu persoalan serius yang terus disikapi Pemkot Samarinda. Padatnya pemukiman penduduk, serta banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah di sungai membuat drainase tidak berfungsi baik.


Kondisi demikian, diharapkan cepat menemui titik terang dengan dibentuknya satu lembaga yang khusus berfungsi mengelola sungai-sungai yang tidak hanya melibatkan Pemerintah, tetapi juga masyarakat terutama masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi yang kini tengah dimatangkan Walikota Samarinda Syaharie Jaang.


Hal ini tergambar  ketika Jaang memimpin langsung rapat potensi sektor swasta dalam program Pemkot Samarinda dengan melibatkan beberapa instansi dan pihak swasta (pengembang) di Balaikota, Kamis (15/11).


Menurut Jaang, pihak swasta dapat melakukan program Community Development yang diarahkan pada upaya penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat.


Sedangkan bagi masyarakat lanjutnya dapat dimulai membangkitkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan dengan menjaga perilaku dan kesadaran tidak membuang sampah sembarangan, mulai dari rumah, sekolah, hingga lingkungan sekitar.


 “Sebenarnya banyak program penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah sudah dilakukan salah satunya melakukan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), selain itu pembuatan turap Sungai Karang Mumus," tutur Jaang.


Oleh karenanya, upaya nyata yang dapat dilakukan semua pemangku kepentingan yang pertama adalah adanya upaya pencegahan, yaitu dengan cara membuat Standard Operating Procedure (SOP) dan merencanakan pengendalian banjir. "Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong pencegahan banjir dilakukan Pemkot dengan membuat program dan kegiatan pengendalian banjir. Kemudian Pemkot bisa melakukan kegiatan repressive control sehingga tidak mengulangi kesalahan dalam pengendalian banjir di Samarinda," tegasnya.


Ia menyebutkan pengendalian berkala, yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengendalian banjir, berupa pembuatan bendungan, drainase, gorong-gorong, dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan secara struktural, pengawasan dari kepala seksi kepada staf, kemudian pengawasan kepala bidang kepada kepala seksi, kepala dinas melakukan pengawasan kepada kepala bidang, setelah itu mengawasi kepada dinas agar kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana.


“Ke depan tidak tutup kemungkinan saya akan melakukan evaluasi terhadap indikator kerja pengendalian banjir, sehingga hasil sesuai dengan yang telah direncanakan,” tegas Jaang (kmf7)


Penulis: Alif Akbar

Jaang: Dana Terbatas, Target Tetap Juara Umum

Berita Sebelumnya

Command Center, Mampu Permudah Tugas Walikota

Berita Selanjutnya

Tinggalkan Komentar