112 Kali

SAMARINDA. Pemerintah kota Samarinda bersikap fleksibel dengan menjamurnya Pertamini yang berpegang aturan juga keamanan terhadap konsumen maupun lingkungan.


Hal ini terungkap dalam Rapat tindak lanjut terhadap hasil inventarisasi keberadaan Pertamini di Kota Samarinda di Ruang Rapat Sekda Lantai III Balaikota Samarinda, Rabu (14/11) kemarin siang.


“Sebenarnya tidak hanya pertamini saja yang menjadi perhatian Pemkot Samarinda tetapi maraknya antrian solar di beberapa SPBU di Kota Samarinda juga harus dicari sebab serta solusinya. Ditambah sebentar lagi ada Hari Natal dan Tahun Baru sehingga pasokan kebutuhan elpiji juga harus diperhatikan,” jelas Plh Sekda Samarinda Endang Liansyah ketima memimpin rapat yang dihadiri Kabag Ekonomi Ibrohim, perwakilan Pertamina, UPTD Metrologi, bagian Hukum, Satpol PP, Dishub, DPMPTSP, Damkar, DPC Hiswana Migas Samarinda dan undangan terkait lainnya.


Menurut Vano mewakili Pertamina, sejak awal Pertamini tidak ada ijin juga kerjasama apapun dari Pertamina, namun BPH Migas telah menerbitkan peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, peraturan tersebut memberikan kesempatan para penjual BBM eceran menjadi sub penyalur sehingga kegiatannya menjadi legal dan harga BBM yang dijual ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhitungkan biaya angkut.


Sedangkan tentang masalah antrian solar yang terjadi di Samarinda, dijelaskannya dikarenakan kuota solar bersubsidi untuk Samarinda yang harusnya cukup sampai Desember ternyata sudah jebol di Oktober kemarin atau sudah habis sebelumnya. Sedangkan untuk kuota solar di Samarinda sebutnya adalah 44.897,00 Kilo Liter sudah over sekitar 38 persen atau 6000 KL.


“Sesuai kesepakatan dengan pemerintah, itu tahunya harus cukup sampai dengan satu tahun sehingga kelebihannya kuota subsidi untuk solar, Pertamina tidak akan dibayar oleh pemerintah subsidinya, untuk Kaltim di Samarinda adalah peringkat pertama over solar terbesar, kedua Kutai Kartanegara, ketiga Bontang. Akan tetapi tidak perlu kuatir karena Pertamina juga perusahaan BUMN yang tidak hanya melihat profitnya saja, pasokan solar dari Pertamina ke SPBU tetap berjalan dengan baik dan lancar," terangnya.


Sedangkan untuk BBM jenis premium katanya masih ada stok sekitar 4 persen dan diperkirakan bisa sampai akhir tahun karena berbarengan dengan Hari Natal dan Tahun Baru yang biasanya kebutuhan BBM sangat meningkat dengan banyak kegiatan sehingga diharapkan tidak terjadi kekosongan BBM terutama yang bersubsidi supaya tidak berakibat gejolak dalam masyarakat.


Salah satu sebab yang bikin kuota solar tidak cukup adalah yang menentukan BBM bersubsidi ini dari Pemerintah Pusat berdasarkan dari usulan Pemerintah Provinsi.


“Kami mempunyai data kuota kecenderungan untuk BBM solar bersubsidi mulai menurun kuotanya, ini bergantung dari program Pemerintah yang mengalihkan subsidi minyak ke sektor pembangunan yang lebih nyata sehingga untuk bbm bersubsidi jumlahnya mulai dikurangi. Ditambah lagi oknum pengetab atau pelangsir dengan memodifikasi tangki sampai kendaraan yang tidak berhak mengisi subsidi ikut mengantri sehingga mengakibatkan antrian, padahal kendaraannya bolak balik itu – itu saja. oleh sebab itu Pertamina dengan sangat meminta bantuan untuk pengawasannya karena Pertamina tidak ada wewenang dalam hal itu,” tambahnya.


Sementara itu Pemkot Samarinda melalui Satuan Tugas dari Perekonomian menggaris bawahi siap mengawal dan aktif mengecek di lapangan dengan gabungan yang melibatkan TNI, Polri, OPD Teknis Terkait, Pertamina, Satpol PP, Dishub dan lainnya.


“Untuk membahas masalah Pertamini harus ada rapat khusus karena masalahnya sangat panjang karena agar tidak berbenturan dengan peraturan Pusat sehingga tidak diputuskan hanya dalam waktu sekejab saja. Intinya Pemkot harus fleksibel seperti apa yang diatur oleh Pusat," kata  Kabag Ekonomi Setkot Ibrohim.


Menurutnya kalau memang Pertamini dilegalkan peraturan harus benar-benar diperketat mulai perijinannya, standar alatnya, lokasinya harus benar–benar memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai SOP yang telah diatur oleh Pertamina.


"Laporan Hiswana Migas bisa menjamin bahwa pasokan stok elpiji untuk menghadapi Hari Natal dan Tahun Baru aman mulai 3 Kg, 7 Kg, 12Kg. Semoga semua dapat tersuplai dengan rata dan lancar serta tidak ada penimbunan,” pungkas  Ibrohim. (Kmf5)


Penulis: Afdani

Command Center, Mampu Permudah Tugas Walikota

Berita Sebelumnya

Sosialisasikan Komunikasi Sandi dan Implementasi Sertifikat Elektronik. Endang : Kebocoran Disebabkan Karena Keterbatasan SDM

Berita Selanjutnya

Tinggalkan Komentar